MediaKeadilan.com – Kabar atlet tuli Indonesia wajib menggalang donasi demi berangkat ke ajang Asia Pacific Deaf Multi-Sport Championships 2026 di Penang, Malaysia, memicu sorotan publik.
Para atlet disebut membutuhkan dana sekitar Rp700 juta demi memenuhi kebutuhan transportasi dan akomodasi.
Pada unggahan salah satu akun X @hanif_aa memperlihatkan para atlet tuli sampai wajib turun ke CFD demi membuka open donasi.
“Barusan aku cek IG mereka. Ternyata demi dapat mengangkut nama Indonesia di ajang Asia Pacific Deaf Multi-Sport Championships 2026 di Malaysia, Kontingen Atlet Tuli Indonesia membutuhkan total donasi Rp700 juta,” tulis akun @hanif_aa
Mengutip dari cuitan akun @ainurohman, para atlet tuli ini semasih belum turun CFD dan membuka open donasi telah menjalankan berbagai upaya.
“Beberapa upaya dilakukan. Tp Kemenpora menepis krn alasan efisiensi. Timnas Tuli juga menyebarkan 100 proposal ke berbagai pihak swasta, jg tdk membuahkan hasil,” tulis Ainur.
Anggaran Kemenpora Dikuliti
Sontak saja cuitan tersebut menciptakan netizen mengkritik pedas Kemenpora.
Salah satu akun X menyoroti perihal anggaran di Kemenpora yang terdapat pos-pos bersama nilai fantastis.
Disebut terdapat anggaran sekitar Rp2,4 miliar yang dialokasikan demi sejumlah kebutuhan, termasuk pengadaan jasa sewa kendaraan dinas jabatan aparatur negara eselon I serta konsumsi.
Unggahan tersebut merujuk pada data pengadaan pihak pemerintah melalui INAPROC.
Salah satu pos yang disorot merupakan anggaran sekitar Rp1,3 miliar demi sewa kendaraan dinas jabatan aparatur negara eselon I periode Mei-Desember, sementara anggaran konsumsi disebut mencapai Rp198,35 juta.
“di kemenpora ada anggaran Rp 2.4 M yg dialokasikan buat yg makin penting. apa itu? pengadaan Jasa Sewa Kendaraan, sewa Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat Eselon I Bulan Mei – Desember Rp 1.3 M. lalu ada anggaran buat konsumsi Rp 198.352.500,” ungkap salah satu akun X disertai memuntukkan link anggaran Kemenpora via INAPROC.
“Bayangin, satu Rolex timnas aja udah cukup buat berangkatin timnas tuli coba,” kritik akun lainnya.
Akun lain bahkan mempertanyakan aspek moral dari situasi tersebut. “Kaya gini ini dapat dibilang pihak pemerintah dzolim ga sie?”
