MediaKeadilan.com – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, menyerahkan tanggapan singkat terkait pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung bahwa kekuasaan tidak bersifat selamanya.
Saat dimintai pendapatnya mengenai maksud dari pernyataan AHY tersebut, Yandri enggan menyerahkan interpretasi makin jauh.
Ia mengimbau agar penjelasan detil ditanyakan langsung kepada pihak Partai Demokrat.
“Ah, tanya AHY. AHY jangan, saya kan bukan penerjemah AHY. Heeh,” ujar Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Meski demikian, Yandri menegaskan bahwa secara prinsip PAN menghormati pidato yang disampaikan oleh rekan koalisinya tersebut.
“Kita hormati dan detilnya tanya pak AHY saja,” kata dia.
Di sisi lain, Yandri menegaskan posisi politik PAN yang tetap solid berada di barisan pendukung Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan bahwa loyalitas PAN terhadap Prabowo telah teruji dalam waktu yang lama dan tidak perlu diragukan lagi.
“Oh senantiasa kita, 3 kali mendukung. Ini dah Menang masa gak dukung. Dukung terus. Hidup mati bersama pak Prabowo,” tegasnya.
Semasih belumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pesan mendalam mengenai hakikat kekuasaan dalam pidato politik memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026) malam.
AHY menegaskan bahwa setiap jabatan memiliki masa bakti dan wajib dijalankan sebagai amanah rakyat.
AHY lalu menekankan pentingnya pihak pemerintahan yang akuntabel dan terbuka terhadap masukan publik agar demokrasi tetap sehat.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan pihak pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan senantiasa siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat,” ujar AHY.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini juga mewanti-wanti seluruh aparatur negara, mengawali dari aparat TNI, Polri, hingga ASN, demi tetap menjaga profesionalisme dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara demi kepentingan politik tertentu.
“Fasilitas negara wajib digunakan demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan politik praktis. Setiap peserta Pemilu wajib memperoleh perlakuan yang adil,” tegasnya.
Berefleksi pada pengalaman Partai Demokrat yang sempat berada di dalam maupun di luar pihak pemerintahan, AHY merujuk pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia mengingatkan bahwa transisi kekuasaan yang damai merupakan bukti kematangan demokrasi.
“Kekuasaan bukan milik seseorang demi selamanya, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY di hadapan kadernya.
