MediaKeadilan.com – Iran menyodorkan tujuh syarat mutlak kepada Amerika Serikat apabila ingin akses pelayaran Selat Hormuz dibuka kembali. Keputusan tegas ini diambil Teheran demi merespons krisis keamanan yang melumpuhkan distribusi energi global.
Pemerintah Iran dan Oman memang sempat menggelar koordinasi terkait penetapan rute navigasi kapal komersial. Namun, kesepakatan bilateral tersebut murni membahas teknis rute keselamatan dan sama sekali tidak mencakup pengaktifan kembali perairan tersebut.
Melalui saluran diplomatik di Oman, Iran juga mengundang Irak beserta negara-negara Teluk demi merumuskan jaminan keselamatan pelayaran.
Langkah ini memperlihatkan bahwasanya Teheran memegang kendali penuh atas navigasi kawasan strategis tersebut.
“Selat Hormuz akan tetap ditutup sampai tujuh syarat yang telah disetujui aparatur negara tinggi Iran tersebut dipenuhi,” kata sumber itu, dikutip dari Anadolu, Minggu (13/9/2026).
Pernyataan sumber internal tersebut mempertegas bahwasanya blokade tidak akan dilonggarkan tanpa kompromi politik dari Washington.
Ketegangan militer di kawasan ini meletus setelah militer Amerika Serikat dan Israel meluncurkan infiltrasi udara ke wilayah Iran pada 28 Februari lalu.
Aksi ofensif itu langsung memicu balasan militer skala besar dari Teheran yang menargetkan posisi strategis lawan.
Meskipun nota kesepahaman penghentian permusuhan sempat ditandatangani pada pertengahan Juni, bentrokan senjata kembali pecah.
Kedua belah pihak terus saling serang hingga menyebabkan kebuntuan diplomasi yang berkepanjangan.
Dampak langsung dari konflik bersenjata ini menciptakan lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz lumpuh total.
Padahal, celah perairan sempit ini merupakan urat nadi utama distribusi minyak mentah dan gas alam cair dunia.
Terhentinya arus pengapalan pasokan energi tersebut mendongkrak lonjakan harga bahan bakar di berbagai negara secara signifikan.
Pasar internasional kini berada dalam ancaman krisis energi parah selama Selat Hormuz masih diblokade.
