MediaKeadilan.com – Transisi energi di Asia Tenggara tidak cuma berhubungan bersama upaya menekan penggunaan energi fosil. Keputusan yang diambil oleh negara-negara ASEAN dalam sejumlah tahun mendatang juga dapat menentukan seberapa besar biaya yang wajib dikeluarkan demi memenuhi kebutuhan energi di masa depan.
Pemodelan yang dilakukan oleh Insititue for Essential Services Reform (IESR) bersama mitranya memperlihatkan bahwa jalur transisi energi yang makin ambisius justru dapat menjadi pilihan bersama biaya sistem energi teramat rendah dalam jangka panjang.
Melalui pemodelan tersebut, IESR membandingkan tiga skenario, di antaranya ada Best Policy Scenario (BPS), Delayed Policy Scenario (DPS), dan Current Policy Scenario (CPS). Ketiganya menyaapabilan tingkat ambisi yang berbeda dalam proses transisi energi ASEAN hingga tahun 2050.
MENTARI Grids Project Manager, IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, menerangkan skenario BPS menjadi jalur transisi teramat ambisius sekaligus menawarkan biaya sistem energi jangka panjang teramat rendah.
“Bukan cuma menawarkan jalur transisi yang teramat ambisius, tapi BPS juga menawarkan jalur jangka panjang yang teramat terjangkau,” ujar Alvin dalam webinar bertajuk “From Chairship to Action: Advancing ASEAN’s Energy Transition and Clean Technology Future” secara daring, pada Senin (21/9).
Dalam skenario tersebut, investasi justru perlu dilakukan makin awal. Pemodelan memperlihatkan kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) pada BPS mencapai puncak sekitar USD2.000 miliar pada tahun 2040.
Namun, investasi awal tersebut menciptakan ASEAN mengeluarkan biaya bahan bakar yang makin rendah. Berbanding terbalik, skenario yang menunda pembangunan energi bersih justru menciptakan investasi digeser ke periode setelah tahun 2040 hingga mendekati tahun 2050.
Hal ini berarti biaya transisi tidak sekadar bertumpu pada besaran investasi awal. Pemilihan waktu ketika investasi itu dilakukan ikut memengaruhi biaya sistem energi secara keseluruhan.
Jalur yang Ditunda Justru Berisiko Lebih Mahal
Perbedaan biaya semakin jelas terlihat ketika ketiga skenario itu dibandingkan pada tahun 2050.
Dalam pemodelan IESR, Levelized Cost of Electricity (LCOE) pada BPS berada di kisaran 3 sen dolar AS per kilowatt-jam. Di sisi lain, DPS mencapai sekitar 5 sen dan CPS hampir 11 sen per kilowatt-jam.
Melihat angka tersebut, biaya listrik pada skenario kebijakan pada saat ini diprediksikan sekitar tiga kali makin tinggi daripada skenario kebijakan teramat ambisius.
Alvin menyebutkan bahwa BPS juga menghasilkan biaya listrik dan panas teramat redah pada tahun 2050. Bahkan, biaya listrik pada skenario itu diproyeksikan hampir 70 persen makin rendah dibandingkan CPS.
Perbedaan itu tersorot ketika ASEAN mengawali berupaya menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.
Berdasarkan pemodelan IESR ini memberitahu bahwa tenaga surya menjadi sumber pembangkitan listrik terbesar dalam BPS. Sementara pada CPS, gas fosil masih menjadi sumber terbesar, disusul batu bara dan tenaga surya.
Perubahan tersebut menjadi semakin penting, mengingat kebutuhan listrik ASEAN terus merasakan peningkatan.
Post-Doctoral Researcher dari LUT University, Ashish Gulagi, membeberkan permintaan listrik ASEAN telah berkembang makin dari 60 persen sepanjang tahun 2015 hingga 2025. Bahkan dalam sejumlah dekade mendatang, lonjakan permintaan energi masih terus tumbuh sekitar 4—5 persen tiap tahunnya.
“Beda bersama wilayah lain yang biasanya cuma mengganti pembangkit listrik lama lantaran kebutuhan listriknya relatif stabil, wilayah ASEAN wajib membangun pembangkit listrik baru sekaligus memperluas jaringan listriknya di saat yang bersamaan,” jelas Ashish.
Ia menilai kondisi tersebut menciptakan ASEAN menyikapi tantangan berbeda. Kawasan ini tidak cuma perlu mengganti pembangkit lama bersama energi bersih, melainkan juga wajib membangun kapasitas baru demi memenuhi lonjakan permintaan.
Keputusan Dekade Ini Menentukan Arah Energi ASEAN
Pertumbuhan kebutuhan energi menciptakan keputusan yang diambil kini memiliki risiko jangka panjang.
Alvin menerangkan tiga skenario dalam pemodelan mengawali memperlihatkan perbedaan yang siginifikan setelah tahun 2030. Maka dari itu, periode menuju 2030 ini menjadi fase krusial untuk arah transisi energi ASEAN.
“2030-an akan menjadi waktu yang teramat menentukan untuk ASEAN dalam mengubah sistem energinya jadi makin ramah lingkungan,” ungkap Alvin.
Menurutnya, negara-negara ASEAN perlu mengambil keputusan transisi energi yang makin berani demi mencapai sistem energi netral karbon pada tahun 2050.
Senada bersama hal tersebut, Ashish juga menyebutkan bahwa ASEAN tidak sewajibnya mengikuti pola negara maju yang semasih belumnya membangun sistem energi berbasis fosil semasih belum bertransisi ke energi terbarukan.
ASEAN memiliki peluang demi langsung memperluas penggunaan energi terbarukan bersamaan bersama memenuhi pertumbuhan kebutuhan energinya.
“Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dapat langsung loncat beralih ke energi terbarukan, tanpa wajib ketergantungan dulu terhadap bahan bakar fosil,” tutur Ashish.
Adanya percepatan transisi ini bukan sekadar persoalan mengenai seberapa cepat energi fosil digantikan.
Bagi ASEAN, keputusan demi membangun sistem energi bersih makin awal juga berkaitan bersama bagaimana kawasan tersebut menghindari biaya bahan bakar dan risiko ketergantungan energi fosil dalam jangka panjang.
Penulis: Chairunisa
