MediaKeadilan.com – Laporan evaluasi Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyerahkan nilai merah pada kinerja perekonomian nasional.
Penilaian dari kelompok masyarakat sekitar umum maupun para ahli memperlihatkan kekhawatiran mendalam terhadap stabilitas fiskal, daya beli, hingga penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan hasil survei publik dan expert judgment CELIOS, secara keseluruhan Kabinet Merah Putih cuma memperoleh nilai rata-rata 2,9 dari 10 menurut penilaian ahli dan 4,7 dari 10 menurut masyarakat sekitar umum. Penilaian di sektor ekonomi menjadi salah satu penyumbang utama rendahnya angka tersebut.
Secara rinci, persepsi publik terhadap indikator-indikator utama ekonomi memperlihatkan tekanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
Pertama, kondisi ekonomi rumah tangga memburuk. Sesejumlah 53% responden masyarakat sekitar menegaskan kondisi ekonominya memburuk dibandingkan tahun semasih belumnya, sementara 31% menilai tidak ada perubahan, dan cuma 16% yang merasa makin baik.
Kedua, publik terbebani pajak maupun pungutan dari Pemerintah. Sesejumlah 82% responden menilai pajak dan pungutan pihak pemerintah pada saat ini amat membebani masyarakat sekitar.
Ketiga, publik menilai Pemerintah tidak berhasil mengatasi Pengangguran. Sesejumlah 62% masyarakat sekitar menilai upaya pihak pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan menyediakan lapangan kerja berada pada kategori buruk hingga amat buruk.
Sorotan dari para ahli
Sementara dari kacamata para ahli, indikator makroekonomi dan arah kebijakan Pemerintah juga dinilai memiliki risiko tinggi. Dalam laporan tersebut, CELIOS mencatat pandangan para ahli terkait risiko fiskal dan dampak kebijakan terhadap daerah.
Pertama, ahli menilai keberlanjutan utang Pemerintah mengawali mengkhawatirkan. Sesejumlah 59% responden dari para ahli menilai kebijakan utang pihak pemerintah berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan, yang mana beban bunganya dinilai akan membebani generasi mendatang.
Kedua, sentralisasi yang merugikan ekonomi daerah. Sesejumlah 89% ahli menilai pemusatan kewenangan dan kebijakan anggaran di pihak pemerintah pusat berdampak negatif serta merugikan perekonomian daerah.
Ketiga, ahli menyebut program prioritas membebankan. Seuntukan besar ahli meragukan efektivitas program prioritas bagaikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bersama 91% responden tidak setuju, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama 87% responden minta dihentikan.
“Tiga masalah utama yang teramat mendesak demi dalam waktu dekat diperbaiki pihak pemerintah menurut masyarakat sekitar merupakan tingginya harga kebutuhan pokok (78%), penyediaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja (58%), serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi (35%),” tulis laporan CELIOS.
CELIOS lalu merekomendasikan pihak pemerintah demi dalam waktu dekat merestrukturisasi belanja negara, menghentikan program-program yang tidak teruji dampaknya, serta memfokuskan kembali anggaran pada pemulihan daya beli masyarakat sekitar dan penguatan sektor industri padat karya.
