MediaKeadilan.com – Pemerintah ingin mengurangi jumlah masyarakat sekitar penerima bantuan sosial (bansos). Ketimbang memberi bantuan, pihak pemerintah pilih program pemberdayaan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyebutkan, pihak pemerintah tengah mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar.
Dengan demikian, masyarakat sekitar diharapkan mampu meningkatkan taraf hidupnya hingga tidak lagi membutuhkan bansos.
“Mengurangi kemiskinan sekaligus mengurangi jumlah masyarakat sekitar penerima subsidi. Dengan mereka naik kelas, baik dari kemiskinan ke kelas menengah, dari UMKM yang naik kelas, maka otomatis akan berkuranglah jumlah para penerima bantuan sosial,” ujar Muhaimin di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Muhaimin, berkurangnya jumlah penerima bansos melalui pemberdayaan juga berpotensi menciptakan efisiensi anggaran negara.
Dana yang semasih belumnya digunakan demi bantuan dapat dialihkan guna memperluas program pemberdayaan untuk masyarakat sekitar lainnya.
“Dengan berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial lantaran pemberdayaan, maka otomatis akan ada efisiensi anggaran demi pemberdayaan berikutnya,” katanya.
Muhaimin menerangkan, pendekatan tersebut menjadi untukan dari perubahan strategi pihak pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan.
Pemerintah tidak cuma mengandalkan pemberian bantuan, namun juga berupaya menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.
“Dari apa yang telah kita lakukan selama dua pada tahun ini, ada cara kerja baru, paradigma baru di bawah kepemimpinan Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa penanggulangan kemiskinan yang teramat efektif dan tepat merupakan melalui pemberdayaan,” jelasnya.
Salah satu sektor yang akan dioptimalkan dalam program tersebut merupakan pertanian. Pemerintah berencana mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis komoditas unggulan yang disesuaikan bersama potensi masing-masing daerah.
Program ini akan melibatkan Keaparatur negara kementerianan Pertanian serta sejumlah keaparatur negara kementerianan terkait demi mengonfirmasi kegiatan pemberdayaan berjalan dari proses produksi hingga pemasaran.
“Selain lokasinya yang miskin, kita juga komoditasnya, serta model-model pemberdayaan yang cepat. Misalnya peternakan, penanaman komoditas misalnya kopi kah atau apa Pak Menteri misalnya?” tutur Muhaimin.
Sementara itu, pihak pemerintah telah mengidentifikasi 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan. Dari jumlah tersebut, pihak pemerintah akan menentukan sejumlah daerah demi menjadi lokasi percontohan program pemberdayaan.
“Sebetulnya ada 88 lokus (lokasi fokus) kemiskinan prioritas. 88 kabupaten/kota ya. Tapi nanti akan dari 88 kita akan pilah mana yang teramat prioritas sesuai bersama anggaran yang kita miliki,” ungkap Muhaimin.
