MediaKeadilan.com – Mundurnya Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka dari kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai bukan sekadar keputusan personal. Langkah tersebut dipandang sebagai manuver oportunistis demi mencari posisi aman di tengah tekanan politik yang mengawali dihadapi PSI di pihak pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai keputusan ketiganya memang tidak berdampak langsung terhadap publik. Namun, waktu pengunduran diri mereka dinilai patut dipertanyakan lantaran terjadi ketika sejumlah persoalan politik mengawali menyeret PSI dan kadernya.
“Pilihan Giring, Raja Juli, dan Isyana mundur tentu personal, tidak berdampak pada publik, namun keberadaannya di kabinet itu yang bermasalah,” kata Dedi kepada MediaKeadilan.com, Selasa (10/11/2026).
Menurut Dedi, tekanan terhadap PSI antara lain muncul dari polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka, mencuatnya skandal dugaan penyadapan, hingga bergulirnya sidang terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).
Kondisi tersebut dinilai dapat menciptakan kader PSI mempertimbangkan kembali posisi politik mereka di pihak pemerintahan.
“Sisi lain, mereka terkesan oportununis, mereka tahu PSI dalam situasi terancam di kabinet,” ujarnya.
Dedi menilai pengunduran diri ketiganya merupakan keputusan yang dapat dipandang dari dua sisi. Secara pribadi, langkah tersebut patut diapresiasi lantaran dianggap mampu membaca perubahan situasi politik. Namun, di sisi lain, keputusan itu dinilai memalukan lantaran terkesan meninggalkan partai ketika sedang menyikapi situasi sulit.
“Secara pribadi mundurnya ketiga kader PSI patut dipuji, mereka cermat menyaksikan peluang, namun memalukan dari sisi lainnya,” tuturnya.
Ia bahkan menilai sikap tersebut berisiko menciptakan ketiganya kehilangan kepercayaan dari berbagai kelompok politik.
“Mereka akan ditinggalkan oleh pihak manapun, lantaran oportunis,” imbuhnya.
Lebih jauh, Dedi tidak menutup kebarangkalian pengunduran diri tersebut merupakan untukan dari manuver politik yang makin besar. Ia menduga keputusan itu dapat saja berasal dari instruksi internal PSI demi membangun narasi seolah-olah partai tersebut tengah mendapat tekanan dari pihak tertentu.
“Mundurnya mereka patut juga dicurigai sebagai manuver dan gimmick geng Solo,” ujarnya.
Dedi juga menyinggung pola komunikasi politik bersama membangun citra sebagai pihak yang terzalimi atau playing victim. Menurutnya, pola tersebut bukan hal baru dan kerap dikaitkan bersama sejumlah figur politik, termasuk Jokowi dan Gibran.
“Misalnya mereka dapat saja memancing tafsir ada tekanan, karakter playing victim semacam itu juga kerap dilakukan Gibran maupun Jokowi. Sehingga manuver atau gimmick politik kader PSI sulit dipercaya,” tandasnya.
