MediaKeadilan.com – Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih melantik 125 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2026-2031 di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, organisasi ini menegaskan dukungan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menyoroti dugaan penyadapan telepon kepala negara.
Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed. Kegiatan dilanjutkan bersama rapat kerja yang mengusung tema dukungan terhadap program pihak pemerintah demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Sesejumlah 125 pengurus yang dilantik disebut sebagai untukan dari konsolidasi organisasi demi memperkuat ekosistem usaha kecil, mikro, dan pedagang kaki lima (UKM PKL). Semasih belum pengambilan sumpah dan janji jabatan, seluruh pengurus juga menandatangani pakta integritas.
Ali Mahsun menyebut kepengurusan baru tersebut sebagai Kabinet Revolusi Ekonomi Rakyat Indonesia. Ia menegaskan, APKLI Merah Putih akan mengambil peran dalam mendukung lima program unggulan pihak pemerintahan Prabowo.
Kelima program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, dan Rumah Rakyat.
“APKLI MP ke depan menjadi garda depan menyukseskan lima program unggulan Presiden Prabowo,” kata Ali dalam keterangannya.
Selain mendukung program pihak pemerintah, APKLI Merah Putih juga menargetkan pendampingan UKM dan PKL agar mampu menyikapi perubahan ekonomi global, regional, hingga nasional. Organisasi tersebut turut mengaitkan penguatan sektor usaha kecil bersama target Indonesia memanfaatkan puncak bonus demografi pada 2030.
Ali Mahsun Singgung Dugaan Penyadapan Telepon Prabowo
Di tengah agenda pelantikan, Ali Mahsun turut menyoroti dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai persoalan tersebut perlu diusut tuntas lantaran dianggap berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan perekonomian.
Ali mengklaim kondisi ekonomi tersangka UKM dan PKL merasakan tekanan selama dua tahun terakhir. Menurut dia, omzet dan pendapatan pedagang di sejumlah kawasan ekonomi strategis serta sentra ekonomi rakyat terus merasakan penurunan.
Ia bahkan menyebut perekonomian nasional berada dalam kondisi yang hampir terpuruk. Namun, klaim mengenai hubungan antara dugaan penyadapan dan kondisi ekonomi tersebut merupakan pandangan Ali yang disampaikan dalam acara pelantikan.
“Dalang makar penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto wajib diusut tuntas dan dihukum mati,” ujar Ali.
Ia juga mendesak pihak pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang diduga menjadi komparador dalam pengerukan sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, kekayaan alam nasional semestinya dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkeadilan.
APKLI Salurkan Beasiswa hingga Bantuan Modal PKL
