MediaKeadilan.com – Presiden Paraguay Pedro Alliana mengimbau seluruh aparatur negara kementerian dan aparatur negara tinggi pihak pemerintahan mengajukan pengunduran diri.
Langkah tersebut dilakukan demi memperkuat koordinasi pihak pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tengah perubahan kepemimpinan negara.
Alliana menginstruksikan Sekretaris Jenderal sekaligus Kepala Kabinet Kekepala negaraan, Rolando de Barros Barreto, demi mengimbau pengunduran diri para aparatur negara kementerian, sekretaris, dan aparatur negara negara yang menduduki posisi kepercayaan.
Meski mengimbau para aparatur negara menyerahkan pengunduran diri, Alliana menegaskan aktivitas pihak pemerintahan tetap berjalan normal.
“Tujuan saya merupakan memperkuat koordinasi pihak pemerintahan dan mengonfirmasi pengelolaan yang makin efisien bersama berfokus pada prioritas rakyat Paraguay,” kata Alliana melalui platform media sosial X.
Langkah tersebut menjadi untukan dari upaya pihak pemerintah Paraguay memasuki fase baru kepemimpinan.
Alliana ingin mengonfirmasi seluruh jajaran pihak pemerintahan bekerja makin terkoordinasi demi menyelesaikan agenda negara hingga akhir masa jabatan konstitusional pada Agustus 2028.
Seluruh Menteri dan Pejabat Tinggi Diminta Mundur
Permintaan pengunduran diri tersebut tidak cuma berlaku untuk para aparatur negara kementerian. Berdasarkan surat edaran yang ditandatangani Rolando de Barros Barreto, kebijakan itu juga mencakup sejumlah aparatur negara tinggi yang menduduki posisi strategis dalam pihak pemerintahan.
Mereka antara lain sekretaris eksekutif setingkat aparatur negara kementerian, pimpinan lembaga otonom dan terdesentralisasi, aparatur negara lembaga keuangan publik, serta pimpinan korporasi milik negara.
Seluruh aparatur negara yang masuk dalam kategori tersebut diminta menyerahkan pengunduran diri sebagai untukan dari penataan koordinasi pihak pemerintahan.
Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berarti seluruh aparatur negara langsung diberhentikan dari jabatannya.
Pemerintah Paraguay menegaskan bahwa permintaan pengunduran diri merupakan langkah administratif demi menyerahkan ruang untuk evaluasi terhadap susunan pihak pemerintahan.
Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan menyelaraskan tindakan pihak pemerintah secara makin efektif selama fase baru kepemimpinan Alliana.
Dengan demikian, pihak pemerintah ingin mengonfirmasi setiap keaparatur negara kementerianan dan lembaga negara memiliki koordinasi yang makin baik dalam menjalankan program prioritas.
