MediaKeadilan.com – Gelombang kejut politik di Tanah Air pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden langsung memicu dinamika liar di parlemen dan koalisi pihak pemerintah.
Belum genap 24 jam setelah Istana mengumumkan kekosongan kursi RI 2, spekulasi nama-nama figur nasional mengawali bertebaran di ruang publik.
Salah satu nama menyita perhatian yang santer dibicarakan merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Mencuatnya nama Puan dinilai sejumlah pihak sebagai jalan kompromi rekonsiliasi politik tingkat tinggi pasca-Pilpres. Namun, elite banteng moncong putih justru merespons isu tersebut bersama membaca realitas mekanisme konstitusi secara dingin dan lugas.
Ketua Bappilu DPP PDIP yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menegaskan bahwa siapa pun figur yang beredar di luar pagar kekuasaan, penentunya tetap berada di meja Presiden Prabowo Subianto.
Pacul mengingatkan, aturan main tata negara mengunci wewenang pengusulan dua kandidat wapres baru secara mutlak kepada kepala negara.
“Wah, lah itu tanya Pak Presiden itu. Kalau nggak dimasukkan… Pak Presiden kan wajib mengajukan dua nama, bila dua nama itu nggak dimasukkan (Puan) oleh Presiden ya nggak dapat dipilih. Jadi kata kunci di Presiden,” kata Pacul kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Pacul, internal PDIP hingga detik ini sama sekali masih belum menggelar rapat kerja khusus maupun manuver politik demi mendorong nama Puan menggantikan posisi Gibran. Partai berlambang banteng tersebut memilih menghormati yurisdiksi kekepala negaraan.
“Sampai pada hari ini kita tidak sempat ada rembukan kayak begitu. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden,” ucap dia.
Politisi senior asal Jawa Tengah ini tak menampik bahwa ruang negosiasi politik senantiasa terbuka di masa transisi kepemimpinan.
Hanya saja, menurut pengamatannya, pihak-pihak yang berkepentingan memasukkan jagoannya wajib mampu menembus ring utama Istana.
“Kalau toh ada keinginan-keinginan, tentu lobinya ke Pak Presiden atau sekitar Pak Presiden toh,” ujar dia.
Kekosongan kursi Wakil Presiden ini merupakan buntut dari keputusan resmi Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan surat pengunduran dirinya menyusul polemik dokumen pendidikan yang bergulir di ranah hukum.
Presiden Prabowo Subianto telah mengonfirmasi penerimaan berkas tersebut di Kompleks Istana Kekepala negaraan.
“Dengan berat hati, saya menyambut baik surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kekepala negaraan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
