MediaKeadilan.com – Keaparatur negara kementerianan Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber yang menyasar situs web dan layanan digital pihak pemerintah.
Seluruh keaparatur negara kementerianan, lembaga, pihak pemerintah daerah, hingga penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik diminta memperkuat sistem keamanan digital.
Langkah antisipasi ini dilakukan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan ancaman serangan siber yang dikaitkan bersama penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Meski keaslian ancaman dan kemampuan tersangka masih belum terverifikasi, pihak pemerintah mengimbau seluruh pengelola sistem elektronik tidak mengabaikan potensi risiko tersebut.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, menyebutkan penguatan keamanan sistem menjadi langkah penting demi menjaga keberlangsungan layanan publik digital.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami mengimbau seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan mengonfirmasi kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita merupakan menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pihak pemerintah,” ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kemkomdigi Terbitkan Tiga Surat Imbauan Keamanan Siber
Sebagai tindak lanjut dari Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, aparatur negara nama domain keaparatur negara kementerianan/lembaga/pihak pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.
Melalui imbauan tersebut, pengelola sistem elektronik diminta memperkuat pengamanan infrastruktur, meningkatkan pemantauan aktivitas jaringan, menjalankan pemeriksaan kerentanan, serta mengonfirmasi kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Dalam Security Advisory yang diterbitkan melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia, BSSN juga menegaskan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pihak yang diduga sebagai tersangka masih belum dapat ditentukan. Namun, langkah pencegahan tetap diperlukan demi meminimalkan risiko gangguan.
Lima Ancaman Siber yang Perlu Diwaspadai
Ada sejumlah jenis serangan siber yang berpotensi mengganggu situs dan layanan digital pihak pemerintah. Ancaman tersebut meliputi:
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Kemkomdigi mengimbau instansi pihak pemerintah mengonfirmasi kesiapan tim tanggap insiden keamanan siber, memperkuat autentikasi akun administrator, serta memperbarui perangkat lunak yang digunakan.
Pengelola sistem juga diminta meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS dan mengonfirmasi pencadangan data serta mekanisme pemulihan layanan berjalan optimal.
