Dedi Mulyadi Buka Kartu soal Pertemuan di Istana, Bantah Ikut Bahas Pengganti Gibran

admin
By admin
2 Min Read

baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklarifikasi bahwa kehadirannya di Istana Negara pada 10 November 2026 lalu bukan demi membahas calon wakil kepala negara pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Dedi menerangkan, dirinya hadir di Istana pada hari ketika Gibran menyampaikan keinginan demi mundur dari jabatannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, kehadirannya saat itu demi menghadiri penganugerahan gelar pahlawan kepada dua tokoh Jawa Barat, yakni Marsekal aparat TNI R. Suryadi Suryadarma dan KH Abbas Abdul Jamil.

“Tanggal 10 November itu saya diundang ke Istana demi menghadiri penganugerahan gelar pahlawan. Satu, Bapak Marsekal Madya R Suryadi Suryadarma, almarhum. Dua, Bapak KH Abbas, almarhum. Jadi ke situ menghadiri acara penganugerahan, enggak ada kaitannya bersama persoalan cawapres,” kata Dedi dalam unggahan di media sosialnya yang terkonfirmasi di Bandung, Minggu.

Dedi menegaskan, urusan calon wakil kepala negara pengganti Gibran merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku tidak memikirkan hal tersebut.

Menurut Dedi, hal yang pada saat ini menjadi perhatiannya merupakan memperbaiki jalan-jalan di Jawa Barat agar mulus dalam dua tahun ke depan, mengonfirmasi rumah masyarakat sekitar dalam kondisi baik, serta kalangan anak sekolah dapat lulus.

“Yang saya pikirkan gimana dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jabar mulus, rumah rakyatnya bagus, kalangan anak sekolahnya pada lulus. Itu saja yang dipikirkan oleh saya kini ini. Hatur nuhun ya,” ucap Dedi.

Semasih belumnya, pada 10 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto demi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Hal tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Gibran akhirnya resmi menegaskan berhenti sebagai wapres pada 12 November 2026 bersama menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakat sekitaran Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu teramat lama 14 hari sejak tanggal tersebut demi mengajukan dua nama calon wakil kepala negara kepada MPR.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article