MediaKeadilan.com – Krisis perumahan yang semakin memburuk memicu gelombang protes besar-besaran di Spanyol.
Sekitar lima juta orang diperkirakan ikut ambil untukan dalam aksi mogok nasional pada 11 November 2026 demi menuntut pihak pemerintah menghentikan penggusuran dan mengatasi lonjakan harga sewa rumah.
Aksi tersebut menjadi salah satu mogok nasional terbesar dalam sejarah Spanyol pascadiktator Francisco Franco.
Berbeda dari aksi mogok semasih belumnya yang umumnya menentang kebijakan ketenagakerjaan, demonstrasi kali ini justru berangkat dari tuntutan masyarakat sekitar atas hak memperoleh tempat tinggal yang layak.
Juru bicara Serikat Penyewa Madrid, Alicia del Río, menyebutkan gerakan tersebut berkembang pesat setelah penggusuran seorang wanita berusia 87 tahun bernama Maricarmen Abascal pada 23 September 2026.
“Empat puluh hari lalu, bukan cuma di Madrid, namun di seluruh negeri kami sukses melumpuhkan kehidupan ekonomi melalui mogok nasional bersejarah,” kata Alicia dinukil dari mronline.org
Alicia menilai kekuatan masyarakat sekitar yang dibangun melalui gerakan akar rumput semakin sulit dihentikan.
Penggusuran lansia picu perlawanan penyewa rumah
Pemicu utama gelombang perlawanan ini merupakan kasus Maricarmen Abascal. Perempuan lanjut usia tersebut diusir dari tempat tinggalnya memakai tandu setelah sebuah korporasi investasi properti yang dikenal sebagai vulture fund berupaya menaikkan harga sewanya hingga hampir 500 persen.
Kasus itu memantik kemarahan publik dan mendorong gerakan penyewa rumah menggelar aksi pendudukan alun-alun di berbagai wilayah Spanyol.
Mereka mendesak pihak pemerintah mengambil langkah konkret demi menghentikan penggusuran dan melindungi masyarakat sekitar dari praktik spekulasi properti.
Tekanan publik tersebut menciptakan pihak pemerintah Spanyol yang dipimpin Perdana Menteri Pedro Sánchez mengusulkan dua dekret perumahan.
Salah satu usulan yang makin progresif secara khusus mengakomodasi tuntutan serikat penyewa agar kontrak sewa rumah dapat diperpanjang tanpa batas waktu tertentu.
Namun, situasi justru berbalik ketika parlemen menepis kedua usulan tersebut. Partai Junts Per Catalunya, bersama partai sayap kanan Partido Popular (PP) dan Vox, ikut menentang kebijakan yang diajukan pihak pemerintah.
Penolakan itu semakin memperbesar kemarahan kelompok penyewa dan aktivis perumahan. Mereka lalu meningkatkan mobilisasi massa sekaligus mendesak serikat pekerja menggelar mogok nasional.
