Mendagri Dorong Registrasi Digital Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

admin
By admin
3 Min Read

MediaKeadilan.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pihak pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Upaya tersebut penting demi mengonfirmasi bantuan sosial (bansos) pihak pemerintah benar-benar diterima masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan bersama Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mendagri menerangkan, program digitalisasi Perlinsos merupakan untukan dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pihak pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Melalui sistem tersebut, masyarakat sekitar diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa wajib datang langsung ke kantor pihak pemerintah.

“Untuk percobaan pertamanya merupakan menjalankan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pihak pemerintah pusat sejumlah, di Kemensos ada, Keaparatur negara kementerianan Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.

Ia menilai, ketepatan sasaran penyaluran bansos masih perlu diperkuat. Pasalnya, masih ditemukan masyarakat sekitar yang kondisi ekonominya relatif mampu justru menyambut baik bantuan, sementara masyarakat sekitar yang amat membutuhkan masih belum terdata sebagai penerima.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak pemerintah melalui Keaparatur negara kementerianan Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data keaparatur negara kementerianan dan lembaga. Salah satunya data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Mendagri menerangkan, integrasi tersebut mebarangkalikan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dilakukan secara makin cepat bersama memanfaatkan data biometrik bagaikan pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

“98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak demi menyambut baik bantuan, atau tidak layak lantaran dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain,” ujarnya.

Mendagri menegaskan, percepatan program tersebut bukan cuma demi kepentingan pihak pemerintah pusat, melainkan juga menolong Pemda menjalankan tugas dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Sebab, bansos merupakan salah satu instrumen pihak pemerintah demi meningkatkan daya beli masyarakat sekitar. ***

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article