Apakah Polisi Boleh Punya Tato? Ini Aturan Tegas dan Sanksinya

admin
By admin
4 Min Read
baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Kepemilikan tato pada anggota Kepihak kepolisianan Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam ketentuan mengenai penampilan dan disiplin personel.

Aturan tersebut penting diketahui lantaran penampilan anggota kepihak kepolisianan tidak sepenuhnya menjadi urusan pribadi, namun juga berkaitan bersama standar kedinasan yang wajib dipatuhi.

Mengenai tato tercantum dalam Peraturan Kepala Kepihak kepolisianan Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

Lantas, apakah pihak kepolisian boleh bertato, bagaimana ketentuan yang berlaku, dan apa konsekuensi untuk anggota yang melanggar aturan tersebut?

Apakah Polisi Boleh Bertato?

Secara umum, anggota Polri tidak diperbolehkan menciptakan atau memelihara tato di tubuh berdasarkan Pasal 28 ayat (7) huruf g Perkap Nomor 2 Tahun 2016.

Ketentuan ini menjadi untukan dari aturan mengenai sikap tampang anggota kepihak kepolisianan. (Dokumen Perkap Nomor 2 Tahun 2016)

Dalam peraturan tersebut, sikap tampang mencakup sejumlah aspek penampilan, bagaikan kebersihan badan, kerapian pakaian, potongan rambut, penataan kumis untuk pihak kepolisian pria, penggunaan riasan yang wajar untuk pihak kepolisian wanita, kebersihan kuku, serta postur dan berat badan ideal.

Larangan menciptakan atau memelihara tato disebut secara tegas sebagai salah satu unsur dalam ketentuan tersebut.

Artinya, aturan ini bukan sekadar imbauan mengenai penampilan, melainkan untukan dari ketertiban yang wajib diperhatikan anggota Polri.

Ketentuan untuk calon anggota Polri juga mencantumkan persyaratan terkait tato. Dalam pengumuman penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026, calon peserta disyaratkan tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga maupun untukan tubuh lainnya, kecuali yang didikarenakankan oleh ketentuan agama atau adat. (Pengumuman resmi penerimaan Bintara Polri 2026)

Persyaratan tersebut merupakan ketentuan penerimaan calon anggota, berakibat perlu dibedakan dari aturan disiplin untuk personel yang telah bertugas.

Calon peserta yang memiliki tato sebaiknya memeriksa pengumuman resmi dan persyaratan penerimaan pada tahun pendaftaran yang diikuti demi mengetahui ketentuan yang berlaku.

Apakah Ada Pengecualian untuk Polisi yang Bertugas di Lapangan?

Ada anggapan bahwa pihak kepolisian yang bertugas di lapangan, terutama pada fungsi reserse dan intelijen, memperoleh kelonggaran terkait tato demi menunjang pelaksanaan tugas. Namun, ketentuan yang dikutip dalam Pasal 28 ayat (7) Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tidak menyebutkan pengecualian tersebut secara eksplisit.

Karena itu, anggapan mengenai pengecualian untuk fungsi tertentu tidak dapat diperlakukan sebagai ketentuan umum tanpa dasar aturan atau penjelasan resmi yang dapat diverifikasi.

Apa Sanksi untuk Anggota Polri yang Melanggar?

Perkap Nomor 2 Tahun 2016 mengatur tindakan disiplin atas pelanggaran ketertiban, termasuk yang berkaitan bersama sikap tampang. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa tindakan disiplin dapat berupa teguran lisan dan tindakan fisik.

Bentuk tindakan fisik yang dicantumkan meliputi push-up, sit-up, berlari mengelilingi lapangan atau markas, berdiri bersama sikap sempurna di depan peserta apel, hormat bendera, serta tindakan lain yang bersifat pembinaan.

Penerapan tindakan disiplin terhadap suatu pelanggaran tetap perlu mengikuti prosedur dan kewenangan yang diatur dalam peraturan.

Dengan demikian, jenis tindakan yang diberikan tidak dapat ditentukan cuma berdasarkan keberadaan tato tanpa menyaksikan proses penanganan pelanggarannya.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article