Diskusi: Kepastian Hak atas Tanah Jadi Pijakan Awal Kemandirian Ekonomi

admin
By admin
3 Min Read

MediaKeadilan.com – Ketidaktentuan dalam tata pengelolaah tanah berpotensi menghambat investasi, menahan pembangunan, menghilangkan kesempatan kerja, serta menciptakan aset yang sewajibnya produktif justru terbengkalai.

Soal ini, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai, persoalan tersebut berkaitan erat bersama ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya alam.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan apabila akses terhadap sumber daya produktif cuma terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Nailul pun mengkritik anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi bersama sendirinya akan menciptakan efek menetes ke bawah atau trickle-down effect.

“Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat sekitar yang berada di bawah justru semakin sulit memperoleh akses terhadap aset produktif,” ujar Nailul di FGD  bertema : Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional’ di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, reforma agraria wajib dipahami sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah, bukan sekadar memuntukkan sertifikat kepada masyarakat sekitar.

Pasalnya, legalitas kepemilikan masih belum tentu berbanding lurus bersama peningkatan kesejahteraan apabila tidak disertai pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, pendampingan, dan dukungan produktivitas.

“Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat sekitar memperoleh ketentuan hak, wajib ada upaya agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif dan menyerahkan nilai ekonomi,” paparnya.

Nailul mengimbuhkan, ketidaktentuan hukum pertanahan dapat menciptakan kerugian ekonomi yang jauh makin luas daripada nilai tanah yang sedang disengketakan.

Tanah yang tidak dapat dimanfaatkan lantaran konflik kepemilikan berpotensi menghambat pembangunan, kegiatan usaha, maupun investasi. Padahal, aktivitas tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerahkan efek berganda untuk perekonomian di sekitarnya.

Pemerintah juga berpotensi kehilangan penerimaan dari aktivitas ekonomi yang tidak jadi berlangsung. Karena itu, penyelesaian konflik pertanahan semestinya tidak cuma dipandang sebagai urusan administratif. Ketentuan hukum menjadi salah satu prasyarat penting agar tanah dapat berfungsi sebagai aset produktif.

Persoalan ini juga mendapat perhatian Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin. Ia menilai persoalan pertanahan wajib dilihat dari perspektif hak dasar manusia dan keadilan dalam penguasaan sumber daya.

Menurut Iwan, tanah berkaitan langsung bersama kebutuhan dasar masyarakat sekitar, mengawali dari tempat tinggal, pangan, hingga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Tanah itu merupakan fondasi hak-hak dasar manusia. Ada hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, dan juga hak atas lingkungan hidup. Karena itu, persoalan tanah tidak dapat cuma dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi,” kata Iwan.

Ia menerangkan terdapat tiga pilar penting dalam tata kelola pertanahan, yakni ketentuan hak, keadilan dalam struktur penguasaan tanah, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article