Rp. 2 miliar Lebih Dana BOS Thn 2022-2023 Diterima SMP Negeri 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Diuga Jadi Ajang Korupsi

• Fleksibel: Pengelolaan dana BOS dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
• Efektif: Pengelolaan dana BOS harus memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah.
• Efisien: Pengelolaan dana BOS harus diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin.
• Akuntabel: Sekolah harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS.
• Transparan: Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara terbuka

Dipihak lain sekolah wajib memilki Tim BOS Sekolah, adapun tugas dan tanggung jawab Tim Bos Sekolah salah satu nya yaitu “ Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dan mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang dipublikasikan yaitu rekapitulasi dana BOS berdasarkan komponen pembiayaan (K8). Publikasi dilakukan pada papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat “

Selanjutnya sekolah yang menerima dana BOS wajib hukumnya melaporkan pengunaannya ke Kementrian terkait melalui aplikasi yang ada, hal ini agar kementrian terkait mengetahui digunakan untuk apa saja dana BOS tersebut dan public juga dapat mengawasinya. 

Laporan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Pakam ke Kementrian terkait terhadap pengunaan dana BOS reguler tahap 1 tahun 2022 katanya digunakan untuk :

1. penerimaan Peserta Didik baru Rp 0
2. pengembangan perpustakaan Rp 26.310.600
3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 8.210.000
4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 7.950.000
5. administrasi kegiatan sekolah Rp 60.001.400
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 11.895.000
7. langganan daya dan jasa Rp 7.205.000
8. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 105.234.500
9. penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 2.500.000
10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama Rp 0
11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB Rp 0
12. pembayaran honor Rp 74.722.500

Laporan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Pakam ke Kementrian terkait terhadap pengunaan dana BOS reguler tahap 2 tahun 2022 katanya digunakan untuk :

1. penerimaan Peserta Didik baru Rp 11.725.000
2. pengembangan perpustakaan Rp 48.818.000
3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 14.300.000
4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 31.410.000
5. administrasi kegiatan sekolah Rp 43.249.000
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 18.175.000
7. langganan daya dan jasa Rp 10.913.410
8. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 16.110.000
9. penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 0
10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama Rp 0
11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB Rp 0
12. pembayaran honor Rp 97.190.000

Laporan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Pakam ke Kementrian terkait terhadap pengunaan dana BOS reguler tahap 3 tahun 2022 katanya digunakan untuk :

1. penerimaan Peserta Didik baru Rp 0
2. pengembangan perpustakaan Rp 100.746.500
3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 26.290.000
4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 24.335.000
5. administrasi kegiatan sekolah Rp 42.738.010
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 56.385.000
7. langganan daya dan jasa Rp 8.046.580
8. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 51.850.000
9. penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 24.919.500
10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama Rp 0
11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB Rp 0
12. pembayaran honor Rp 82.200.000

Tahun 2023 SMP Negeri 1 Lubuk Pakam memeiliki jumlah Siswa/I sekitar 936 orang, menerima dana  BOS Reguler ada 2 tahap, untuk Tahap 1 sekolah terima tanggal 22 Februari 2023 Rp.  519.480.000,- Lalu Tahap 2 Sekolah terima tanggal 08 Agustus 2023 Rp. 519.480.000,-  selanjutnya laporan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Pakam ke Kementrian terkait terhadap pengunaan dana BOS reguler tahap 1 tahun 2023 katanya digunakan untuk :

1. penerimaan Peserta Didik baru Rp 375.000
2. pengembangan perpustakaan Rp 17.415.000
3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 89.308.000
4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 15.600.000
5. administrasi kegiatan sekolah Rp 40.901.953
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 3.975.000
7. langganan daya dan jasa Rp 10.559.112
8. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 202.005.935
9. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan Rp 0
10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama Rp 0
11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB Rp 0
12. pembayaran honor Rp 139.340.000

laporan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Pakam ke Kementrian terkait terhadap pengunaan dana BOS reguler tahap 2 tahun 2023 katanya digunakan untuk :

1. penerimaan Peserta Didik baru Rp 9.500.000
2. pengembangan perpustakaan Rp 41.334.997
3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 87.177.000
4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 22.704.000
5. administrasi kegiatan sekolah Rp 46.208.500
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 7.085.000
7. langganan daya dan jasa Rp 15.964.855
8. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 155.665.648
9. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan Rp 0
10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama Rp 0
11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB Rp 0
12. pembayaran honor Rp 133.840.000

Berdasarkan hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Sumut  diduga Kepala Sekolah merekayasa laporan penggunaan dana BOS tahun 2022-2023 ke kementrian terkait melalui aplikasi yang ada, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut dikatakan oleh Samion Ginting, SH.,MH  selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari LBHK-Wartawan Sumut, baru – baru ini dalam konprensi pers dikantornya

1. Sebut saja terhadap kegiatan pengembangan perpustakaan tahun 2022-2023 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.207 juta lebih diduga direkayasa oleh Kepala Sek0lah terhadap laporannya ke Kementrian terkait melalui aplikasi yang ada, adapun modus korupsinya yaitu bekerjasama engan penerbit atau distributor, yang mana penerbit atau distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian yang dibengkakkan jumlah nya atau mark up, padahal diduga Kepsek juga dapat persentasi atau komisi dari pembelian buku dari distributor dan atau penerbit, besarannya sekitar 5 sd 15 % dari harga beli buku.
2. Lalu terhadap kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dan kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran yang menyerap dana BOS tahun 2022-2023 sekitar Rp.315 juta lebih, , adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.
3. Berikutnya terhadap administrasi kegiatan Sekolah yang menyerap dana BOS tahun 2022-2023 sekitar Rp.232 Juta lebih, modus dugaan korupsi nya yaitu membuat laporan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana diatas kertas fakta dilapangan tidak ada sama sekali, selanjutnya informasi terkait hal itu tidak ada terlihat disekolah tersebut.
4. Selanjutnya terhadap kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah tahun 2022- 2023 yang meneyerap dana BOS sekitar Rp.530 Juta lebih, fakta dilapangan tidak terlihat jelas apa – apa saja Sarana Prasarana Sekolah yang dipelihara oleh Kepala sekolah, sementara informasi terkait hal itu tidak ada terlihat disekolah tersebut, modus korupsi nya yaitu kepala sekolah menghubungi pihak – pihak penjual barang / bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya 5 tetapi ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi 45.
5. Selanjutnya untuk Pembayaran Honor diduga juga di manipulasi oleh Kepala Sekolah, Dimana berdasarkan informasi tenaga Honor sekolah hanya berjumlah 6 orang  sementara laporan kepala sekolah pembayaran Honor thn 2022-2023 sebesar Rp. 525 Juta Lebih
6. Pembayaran langganan Daya dan Jasa Tahun 2022- 2023 Rp. 52 juta lebih

Berdasarkan Sumber Data tersebut LBHK-Wartawan Sumut saat ini mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada disekolah maupun sumber yang ada diluar sekolah, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com.

Dipihak lain lembaga Kami akan melaporkan Kepala Sekolah ke Tipikor Polresta Deli Serdang dan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berikut ke Kejaksaan Negeriri Deli Serdang serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebab diduga dalam pengelolaan dana BOS tersebut ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi dana BOS regular tahun 2022 dan 2023 di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam di usut, bila terbukti maka wajib hukumnya dimasukkan ke penjara.

Wartawan Media ini berupaya konfirmasi ke SMP Negeri 1 Lubuk Pakam mendatangi sekolah tersebut, namun sangat disayangkan Kepala Sekolah tidak ada disekolah ujar beberapa Guru.(Nanda/Jr/Red)