Rp.850 Juta Lebih Dana BOS Thn 2023-2024 Diterima SMP Negeri 2 Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Diuga Jadi Ajang Korupsi

Deli Serdang | mediakeadilan.com – SMP Negeri 2 Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,  tahun 2023 Kepala Sekolahnya Hotlan Martua Simanjuntak , memiliki jumlah Siswa/I sekitar 345, lalu sekolah menerima dana BOS Reguler ada 2 tahap, untuk tahap 1 sekolah menerima tanggal 22 Februari 2023 Rp.Rp 303.585.000,– lalu tahap 2 sekolah menerima tanggal 08 Agustus 2023 Rp 304.018.600,–

Bahwa sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan, anatar lain

Laporan Kepala SMP Negeri 2 Bangun Purba ke Kementrian terkait terhadap pengunaan dana BOS reguler tahap 1 tahun 2023 katanya digunakan untuk :

1. penerimaan Peserta Didik baru Rp 0
2. pengembangan perpustakaan Rp 38.720.000
3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 15.000.000
4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 0
5. administrasi kegiatan sekolah Rp 92.731.590
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 2.100.000
7. langganan daya dan layanan Rp 3.809.810
8. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 5.000.000
9. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan Rp 0
10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama Rp 0
11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB Rp 0
12. pembayaran kehormatan Rp 145.790.000

Laporan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bangun Purba ke Kementrian terkait terhadap pengunaan dana BOS reguler tahap 2 tahun 2023 katanya digunakan untuk :

1. penerimaan Peserta Didik baru Rp 0
2. pengembangan perpustakaan Rp 57.294.300
3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 17.600.000
4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 0
5. administrasi kegiatan sekolah Rp 86.860.656
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 4.000.000
7. langganan daya dan layanan Rp 2.963.644
8. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 3.000.000
9. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan Rp 0
10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama Rp 0
11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB Rp 0
12. pembayaran kehormatan Rp 132.300.000

Tahun 2024 SMP Negeri 2 Bangun Purba memeiliki jumlah Siswa/I sekitar 345, menerima dana  BOS Reguler ada 2 tahap, untuk Tahap 1 sekolah terima tanggal 17 Januari 2024 Rp 246.975.000,- Tahap 2 samapai hari ini masih sedang disalurkan selanjutnya laporan Kepala SMP Negeri 2 Bangun Purba, ke Kementrian terkait terhadap pengunaan dana BOS reguler tahap 1 tahun 2024 katanya digunakan untuk :

1. penerimaan Peserta Didik baru Rp 0
2. pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca Rp 16.903.600
3. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 0
4. pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 350.000
5. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 92.299.615
6. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 2.250.000
7. langganan daya dan layanan Rp 4.793.534
8. pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 0
9. menyediakan alat multimedia pembelajaran Rp 0
10. pembayaran kehormatan Rp 0
11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB Rp 0
12. pembayaran kehormatan Rp 129.970.000

Berdasarkan hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Sumut  diduga Kepala Sekolah merekayasa laporan penggunaan dana BOS tahun 2023-2024 ke kementrian terkait melalui aplikasi yang ada, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut dikatakan oleh Samion Ginting, SH.,MH  selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari LBHK-Wartawan Sumut, baru – baru ini dalam konprensi pers dikantornya

1. Sebut saja terhadap kegiatan pengembangan perpustakaan tahun 2023 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.112 juta lebih diduga direkayasa oleh Kepsek terhadap laporannya ke Kementrian terkait melalui aplikasi yang ada, adapun modus korupsinya yaitu bekerjasama engan penerbit atau distributor, yang mana penerbit atau distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian yang dibengkakkan jumlah nya atau mark up, padahal diduga Kepsek juga dapat persentasi atau komisi dari pembelian buku dari distributor dan atau penerbit, besarannya sekitar 5 sd 15 % dari harga beli buku.
2. Lalu terhadap kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dan kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran,Administrasi Sekolah yang menyerap dana BOS tahun 2023 sekitar Rp.33 juta lebih, , adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.
3. Berikutnya terhadap administrasi kegiatan Sekolah yang menyerap dana BOS tahun 2023 sekitar Rp.270 Juta lebih, modus dugaan korupsi nya yaitu membuat laporan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana diatas kertas fakta dilapangan tidak ada sama sekali, selanjutnya informasi terkait hal itu tidak ada terlihat disekolah tersebut.
4. Selanjutnya terhadap kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah tahun 2023 yang meneyerap dana BOS sekitar Rp.8 Juta lebih, fakta dilapangan tidak terlihat jelas apa – apa saja Sarana Prasarana Sekolah yang dipelihara oleh Kepsek, sementara informasi terkait hal itu tidak ada terlihat disekolah tersebut, modus korupsi nya yaitu Kepsek  menghubungi pihak – pihak penjual barang / bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya 5 tetapi ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi 45.
5. Selanjutnya untuk Pembayaran Honor diduga juga di manipulasi oleh Kepala Sekolah, Dimana berdasarkan informasi tenaga Honor sekolah hanya berjumlah 5 orang dan 8 0rang honor daerah TK II Kab/Kota sementara laporan kepala sekolah pembayaran Honor thn 2023 sebesar Rp. 415 Juta Lebih
6. Selanjutnya Data Sekolah menerangkan jumlah siswa sebanyak 345 tapi laporan BOS 2023 jumlah Siswa Penerima sebanyak 547 , Diduga ada penambahan data 202 orang murid.
7. Pembayaran langganan Daya dan Jasa Tahun 2023 Rp. 11 juta lebih

Berdasarkan Sumber Data tersebut LBHK-Wartawan Sumut saat ini mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada disekolah maupun sumber yang ada diluar sekolah, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com.

Dipihak lain lembaga Kami akan melaporkan Kepala Sekolah ke Tipikor Polresta Deli Serdang dan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berikut ke Kejaksaan Negeriri Deli Serdang serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebab diduga dalam pengelolaan dana BOS tersebut ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi dana BOS regular tahun 2023 dan 2024 di SMP Negeri 2 Tanjung Morawa di usut, bila terbukti maka wajib hukumnya dimasukkan ke penjara.

Wartawan Media ini berupaya konfirmasi ke SMP Negeri 2 Bangun Purba mendatangi sekolah tersebut, namun sangat disayangkan Kepala Sekolah tidak ada disekolah ujar beberapa Guru.(Adit/Jr/Red).