MediaKeadilan.com – Dunia usaha kini tidak cukup cuma membaca pergerakan pasar dan kondisi ekonomi. Dinamika politik dan kebijakan pihak pemerintah juga menjadi faktor yang semakin penting dalam menentukan keberlangsungan bisnis dan investasi.
Kondisi tersebut menciptakan profesi Public Policy & Government Affairs (PPGA) dinilai semakin strategis untuk korporasi. Fungsi ini tidak cuma berkaitan bersama hubungan korporasi bersama pihak pemerintah, namun juga mencakup kemampuan membaca arah kebijakan, regulasi, politik, hingga berbagai kepentingan yang dapat memengaruhi dunia usaha.
Praktisi Public Policy & Government Affairs, Arief Budiman, menyebutkan korporasi perlu memahami bahwa perubahan politik dan kebijakan pihak pemerintah dapat berpengaruh terhadap aktivitas bisnis.
“Profesi ini telah terlalu lama menjadi kepraktisan tanpa peta. Kami tidak ingin membangunnya sendiri. Kami terbuka demi berkolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, terutama universitas, pihak pemerintah, dan para praktisinya sendiri agar profesi PPGA dapat berkembang secara makin kuat di Indonesia,” ujar Arief bagaikan dikutip, Kamis (27/8/2026).
Menurut Arief, PPGA tidak semestinya cuma bekerja ketika korporasi telah menyikapi persoalan. Fungsi tersebut justru wajib mampu membaca potensi risiko sejak awal berakibat korporasi dapat menyiapkan strategi menyikapi perubahan lingkungan bisnis.
Dalam kerangka kerja yang dipaparkan IPPGA Group, fungsi PPGA bertumpu pada lima pilar, yakni Profitability, Certainty, Security, Continuity, dan Stability.
Pilar Stability secara khusus berkaitan bersama kemampuan membaca dinamika politik nasional dan lokal, kepentingan aktor pihak pemerintahan, serta perkembangan politik dan ekonomi global yang dapat berdampak terhadap bisnis.
Sementara itu, Certainty menempatkan pemahaman terhadap arah kebijakan pihak pemerintah, proses legislasi dan regulasi, hingga perencanaan pembangunan sebagai untukan penting dalam mendukung ketentuan usaha.
Adapun Security berkaitan bersama upaya melindungi korporasi dari risiko hukum, sosial, dan politik yang berpotensi mengganggu operasional maupun investasi.
“Kesuksesan PPGA tidak dapat berdiri pada satu pilar. Kelimanya wajib bekerja sebagai satu kesatuan,” tegas Arief.
Dengan demikian, kemampuan membaca politik tidak lagi semata-mata menjadi kebutuhan untuk aktor pihak pemerintahan atau partai politik. Bagi dunia usaha, pemahaman terhadap dinamika tersebut dapat menjadi untukan dari strategi demi menjaga investasi dan keberlanjutan bisnis.
Arief menilai kebutuhan terhadap profesi PPGA akan terus ada selama terdapat interaksi antara bisnis, kebijakan publik, dan politik dalam sistem demokrasi.
“Selama pihak pemerintahan Republik Indonesia berdiri, bisnis dan kebijakan politik akan senantiasa berinteraksi. Karena itu, profesi ini akan senantiasa diperlukan. Penguatannya merupakan tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok industri atau satu asal investasi baik dalam atau luar negeri,” pungkasnya.
