Kolaborasi Kementerian,Lembaga dan Stakeholders Jadi Kunci Membangun Ekosistem Intelijen Ekonomi

admin
By admin
6 Min Read

MediaKeadilan.com – Tim Pelaksana Intelligence Economic Collaborator Forum (Orion) menggelar Seminar Kebijakan bertema “Sinergi Intelijen Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Luar Negeri dalam Memperkuat Kepentingan Strategis Indonesia”, di Jakarta. Seminar ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Ken Conboy, penulis buku INTEL: Inside Indonesia’s Intelligence Service; Aji Bayu, Economic Collaborator sekaligus penggagas Orion; dan Aisha Rasyidila Kusumasomantri, M.Sc., Direktur Kerja Sama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI).

Diskusi dipandu oleh Nugroho Adi Sasongko, S.T., M.Sc., MBA, Ph.D., IPU, Direktur Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peserta yang hadir berasal dari keaparatur negara kementerianan/lembaga, badan pengusahaan kawasan, lembaga kajian, sektor swasta, dan perguruan tinggi.

Dalam paparannya, Ken Conboy menyerahkan sejumlah masukan untuk Indonesia dalam mengembangkan intelijen ekonomi bersama berkaca pada pengalaman negara lain. Menurutnya, pengalaman Amerika Serikat dan Prancis memperlihatkan bahwa nilai intelijen ekonomi terletak pada ketajaman analisis, bukan sejumlahnya informasi yang dikumpulkan. Nilai itu juga bergantung pada kemampuan menjaga keadilan untuk dunia usaha, mengingat kaburnya identitas nasional korporasi multinasional, serta kehati-hatian dalam menyikapi negara sahabat.

Ia menilai, Indonesia dapat memanfaatkan intelijen ekonomi demi tiga hal: memuntukkan analisis ekonomi luar negeri secara terukur kepada keaparatur negara kementerianan, BUMN, dan dunia usaha; memperkuat kontraspionase demi melindungi BUMN dan korporasi nasional; serta mendukung korporasi Indonesia bersaing secara adil dalam tender internasional.

Aji Bayu memaparkan gagasan pembentukan ekosistem kolaborasi intelijen ekonomi demi mengawal Program Strategis Nasional. Ia memperlihatkan bagaimana guncangan global, bagaikan perang Ukraina, konflik Iran dan Selat Hormuz, tarif Amerika Serikat, dinamika Laut Cina Selatan, dan perebutan elemen tanah jarang, merambat ke tiga program prioritas, yakni Makan Bergizi Gratis, Nilai Ekonomi Karbon, dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Menurutnya, persoalan utama bukan kekurangan informasi, melainkan putusnya rantai antara analisis dan keputusan akibat fragmentasi data, ego sektoral, dan koordinasi yang masih belum terlembaga. Melalui model ORION, ia menawarkan empat langkah tanpa membentuk lembaga baru: menjahit kolaborasi melalui MoU/PKS dan SOP bersama bersama orkestrator yang jelas, membangun platform fusi data, membuka siklus intelijen ekonomi untuk pihak nonintelijen, dan menyiapkan payung hukum beruntuk data.

Aisha Rasyidila Kusumasomantri menyoroti dinamika geopolitik dan geoekonomi Indo-Pasifik serta implikasinya untuk Indonesia. Ia menerangkan bahwa konflik berlarut di Asia Barat telah berdampak nyata pada harga energi, pupuk, plastik, dan bahan baku industri di dalam negeri. Ia juga menerangkan bahwa rivalitas kekuatan besar masuk ke perekonomian Indonesia melalui enam jalur: perdagangan, teknologi, rantai pasok, modal, sumber daya, dan standar.

Ia mendorong agar produk intelijen ekonomi mampu menjawab pertanyaan so what dan now what untuk pembuat kebijakan. Ia juga mendorong pemetaan isu melalui matriks exposure–leverage, diversifikasi mitra bersama rumus “negara X + 1”, pembangunan sistem klasifikasi data dan fusion intelligence, serta penguatan demokrasi partisipatoris sebagai fondasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.

Sesi tanya jawab berlangsung dalam dua termin dan diwarnai pertanyaan dari berbagai latar belakang. Pada termin pertama, Dimas, menanyakan cara mengonfirmasi intelijen ekonomi tidak terjebak dalam praktik pelanggaran bagaikan yang dikritik dalam sejumlah literatur tentang badan intelijen asing.

Ken Conboy menanggapi bahwa kerja intelijen dalam persaingan internasional memang memiliki karakter yang berbeda dari diplomasi formal. Menurutnya, di situlah tantangan demi menyeimbangkan pertimbangan etika bersama tuntutan memenangkan kepentingan nasional.

M. Hadianto dari Indo-Pacific Strategic Intelligence mengangkat dua isu, yakni pentingnya mekanisme economic early warning system demi membaca risiko struktural di balik indikator yang tampak sehat, serta dilema antara tuntutan kecepatan pengambilan kebijakan dan prinsip kehati-hatian.

Aji Bayu menjawab bahwa sistem peringatan dini ekonomi perlu memadukan perangkat analitis berbasis teknologi bersama verifikasi lapangan. Sistem itu juga perlu melibatkan ekonom, analis, dan media agar laporan yang disusun komprehensif dan mampu mencegah kejutan yang tidak perlu.

Ia mengimbuhkan bahwa penguatan SDM bersama latar belakang ekonomi menjadi kebutuhan mendesak. Ia juga mengakui bahwa dinamika antara rekomendasi intelijen dan keputusan politik merupakan tantangan klasik yang dihadapi sejumlah negara.

Rinaldi menanyakan peran intelijen ekonomi dalam mendukung posisi pihak pemerintah pada perundingan bilateral dan multilateral, bagaikan RCEP dan CEPA. Menurutnya, posisi runding Indonesia kerap bersifat normatif lantaran minim informasi mendalam tentang kepentingan negara mitra.

Ken Conboy menerangkan bahwa mengetahui posisi dasar dan area fleksibilitas mitra runding semasih belum perundingan dimengawali menyerahkan keunggulan yang amat besar. Karena itu, dukungan intelijen semasih belum perundingan merupakan area yang perlu dipikirkan Indonesia ke depan. Aji Bayu mencontohkan bahwa dalam perundingan tarif bersama Amerika Serikat, masukan intelijen tidak cuma berupa informasi, namun juga saran langkah demi meningkatkan daya tawar.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article