MediaKeadilan.com – Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memaparkan hasil evaluasi dua tahun masa pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Temuan survei memperlihatkan sesejumlah 55 persen responden yang merupakan pemilih Prabowo pada pemilihan semasih belumnya menegaskan tidak akan memilih kembali Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Dalam acara virtual peluncuran laporan bertajuk “Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran” pada Minggu (11/10/2026), Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menerangkan bahwa persentase pemilih yang konsisten mendukung Prabowo berada pada angka yang relatif terbatas.
“Jadi apabila ada pilpres mendatang, 55 persen itu bilang bahwa tidak akan memilih kembali Prabowo, dan 27 persen yang menjawab akan memilih kembali. Sisanya 19 persen tidak tahu,” ujar Bhima.
Skor Kinerja dan Persepsi Kebijakan Publik
Penyampaian preferensi politik tersebut sejalan bersama rendahnya skor evaluasi kinerja pihak pemerintah yang dihimpun dalam riset yang sama. Berdasarkan penilaian dari kalangan ahli, kinerja Presiden Prabowo memperoleh skor 2,8 dari skala 10. Sementara itu, penilaian yang dihimpun dari masyarakat sekitar umum berada pada angka 4,6 dari skala 10.
Riset yang melibatkan 1.122 responden ini juga mengukur tingkat kepuasan dan beban psikologis masyarakat sekitar terhadap dinamika pihak pemerintahan. Hasil survei mengindikasikan bahwa 75 persen responden merasa stres akibat dampak kebijakan pihak pemerintah. Secara makin spesifik, sesejumlah 67 persen responden menegaskan beban stres tersebut dipicu oleh perilaku dan gaya kepemimpinan Presiden.
CELIOS turut mendokumentasikan pandangan publik dan para pakar mengenai kriteria figur pimpinan nasional yang diharapkan pada Pemilu 2029. Kelompok ahli menekankan tiga kualifikasi utama, yakni:
Di sisi lain, masyarakat sekitar umum mengutamakan sosok pemimpin yang memiliki kepedulian demi mendengarkan aspirasi rakyat, yang dikombinasikan bersama komitmen pada nilai-nilai demokrasi serta pemberantasan korupsi.
Selain kualifikasi kualitatif tersebut, survei mencatat pergeseran preferensi latar belakang calon pimpinan. Sesejumlah 38 persen responden menginginkan calon kepala negara yang bukan berasal dari kader partai politik. Karakteristik lain yang sejumlah diusulkan publik mencakup nilai religiusitas dan berusia muda.
Sebaliknya, kriteria latar belakang pengusaha serta penampilan fisik menarik menjadi indikator yang teramat sedikit dipilih oleh responden.
DISCLAIMER: Artikel ini disaapabilan murni demi pemenuhan hak informasi publik mengenai hasil studi, analisis kebijakan, dan dinamika opini publik nasional. Seluruh rincian persentase, angka penilaian, dan kutipan pernyataan disadur secara presisi dari rilis laporan resmi riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
