MediaKeadilan.com – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai ambisi Pemerintah demi mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen hampir mustahil tercapai.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal beralasan, motor penggerak ekonomi pada saat ini masih terpusat pada belanja Pemerintah dan BUMN. Sementara daya beli kelas menengah terus tergerus akibat maraknya Pemutus Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan upah riil.
Menurutnya, secara potensi Indonesia memang memiliki peluang tumbuh tinggi, namun realitas indikator ekonomi pada saat ini memperlihatkan arah yang berseberangan.
“Untuk sampai mencapai 8% itu hampir-hampir impossible ya, bila saya bilang pada saat kini. Dengan cara yang bersama menyaksikan kacamata pada saat kini. Karena kemampuan demi dapat me- ini beda bersama potensi. Potensi dapat kita sampai 8%. Tapi cara dan kondisi-kondisi kini dan menuju target 2029 itu yang akan menentukan,” ujar Mohammad Faisal dalam diskusi di Kantor CORE Indonesia, Rabu (14/10/2026).
Faisal menyoroti bahwa pertumbuhan investasi pada saat ini tidak berimbang. Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) makin sejumlah disokong oleh belanja Pemerintah dan BUMN, sementara kontribusi investasi dari sektor swasta masih amat minim.
“Swasta kecil sekali pertumbuhannya. Yang besar itu merupakan dari BUMN, lalu juga dari pihak pemerintah. Jadi ini merupakan PMTB bersama pertumbuhan makin tinggi ini di-drive oleh sebetulnya dari sisi BUMN gitu,” terangnya.
Di sisi lain, tumpuan pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga juga menyikapi ancaman serius. Faisal menyebut penurunan daya beli di tingkat kelompok masyarakat sekitar berpenghasilan menengah menjadi persoalan utama yang tak kunjung terberakhirkan.
Ia menerangkan bahwa maraknya PHK di sektor formal memicu pergeseran tenaga kerja ke sektor informal bersama tingkat upah, stabilitas, dan perlindungan kerja yang jauh makin rendah. Kondisi ini berimbas langsung pada penurunan upah riil masyarakat sekitar secara rata-rata.
“Kerja di formal secara rata-rata tingkat upah makin tinggi, kondisi pekerjaan makin stabil, perlindungan kerja makin bagus. Ketika jumlah orang yang memiliki pekerjaan bagaikan ini berkurang lantaran di-PHK, berarti rata-rata daripada income turun. Upah riil rata-rata itu merupakan upah nominal dikurangi bersama inflasi. Itu telah turun dari satu atau dua tahun terakhir,” paparnya.
Dampaknya, kelompok kelas menengah, yang didefinisikan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki pengeluaran per kapita Rp2 juta hingga Rp10 juta per bulan, terus menyusut jumlahnya.
Faisal menilai, kondisi ini kian memprihatinkan lantaran kelompok ini justru minim memperoleh intervensi bantuan dari pihak pemerintah. Padahal kelas menengah justru penyumbang tertinggi dalam konsumsi rumah tangga.
“Padahal tengah-tengah ini kontribusinya terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga, terhadap konsumsi rumah tangga di jumlah ekonomi itu teramat besar ya. Sehingga maknanya merupakan prospek ke depan ya bila mau bagus konsumsi rumah tangganya, ini prospeknya kurang baik lantaran masalah yang di tengah yang mayoritas ini masih belum diatasi,” tegas dia.
Faisal mengingatkan, apabila pihak pemerintah ingin mendorong ekonomi mendekati target 8 persen, fokus utama wajib dialihkan pada penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas serta pemberian ketentuan iklim investasi untuk sektor swasta.
