MediaKeadilan.com – Laporan media Inggris BBC membeberkan kebakaran hutan dan lahan tidak cuma terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Di Papua tahun 2026 telah menghancurkan puluhan ribu hektare area tutupan pohon. Bencana lingkungan ini meluas drastis akibat pembersihan lahan skala besar demi Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan.
Papua Selatan kini berubah menjadi pusat krisis kabut asap yang melumpuhkan penerbangan serta memicu penyakit pernapasan masyarakat sekitar. Pencemaran udara akibat pembakaran hutan ini melintasi batas pulau hingga mencapai wilayah Sulawesi dan Maluku.
Semburan asap tebal yang mengarah ke utara membuktikan bahwa krisis ekologi di kawasan timur Indonesia telah masuk tahap darurat. Pemerintah pusat melalui BNPB justru cuma menginformasikan sisa kebakaran seluas 639,23 hektare tanpa mencantumkan data Papua.
Ketidaksesuaian data pihak pemerintah ini memicu kritik keras lantaran mengabaikan kenyataan lapangan yang dirasakan masyarakat sekitar adat sejak Agustus. Bencana asap berbulan-pada bulan ini berakar dari pembukaan hutan demi kawasan pangan dan energi seluas dua juta hektare di Merauke.
“Asap masih tebal, mengawali sejumlah yang batuk di sini lantaran polusi. Sudah susah juga memperoleh air. Tahun-tahun lalu itu sempat juga tapi tidak terlalu. Ini sampai masyarakat sekitar setengah mati,” kata Yonas, masyarakat sekitar distrik Ilwayab, Merauke, Papua Selatan, dikutip dari BBC.
Semburan partikel beracun kini memaksa kalangan anak sekolah menghirup udara berbahaya setiap kali berangkat menuntut ilmu. Aktivitas penggusuran lahan oleh korporasi sawit dan tebu disinyalir menjadi titik awal munculnya ledakan api.
Lembaga swadaya masyarakat sekitar menemukan bahwa pola titik api berbanding lurus bersama kawasan izin konsesi bisnis.
“Saya lihat sampai kini, kebakaran semakin hebat dan kesejumlahan titik-titiknya itu ada di daerah konsesi perkebunan kelapa sawit maupun di lokasi-lokasi Proyek Strategis Nasional,” ujar Franky Samperante dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.
Upaya konfirmasi media terhadap Keaparatur negara kementerianan Pertahanan selaku pengelola proyek pangan nasional tidak mendapat jawaban hingga kini. Ketidaktegasan pengawasan menciptakan jarak pandang di permukiman masyarakat sekitar anjlok drastis hingga tersisa sejumlah ratus meter.
“Jarak pandang itu cuma 200 meter saja. Kalau malam itu telah tidak dapat. Puncaknya (asap tebal) memang di bulan Oktober ini,” ucapnya.
Masyarakat setempat terpaksa bertahan hidup di tengah kepungan polusi tanpa adanya skema evakuasi yang memadai.
Kondisi ekologis yang rusak parah melenyapkan kenyamanan iklim mikro yang dahulu menyelimuti daratan Merauke.
“Dulu itu, sejuk pada pagi hari atau sore hari, apalagi malam. Sekarang, sekitar jam 2-3 malam itu puncak suhu panas terasa sekali di tubuh itu. Tidur tidak nyaman. Hari-hari juga tidak terasa angin, bila dapat angin itu telah rezeki,” kata Vincen.
Penggundulan vegetasi alami menghilangkan benteng pertahanan tanah terhadap penyebaran kobaran api musim kemarau.
Hilangnya benteng alam tersebut mengakibatkan komoditas pertanian milik masyarakat sekitar lokal habis dilalap api yang tak terkendali.
