MediaKeadilan.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan bahwa digitalisasi bansos melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) menjadi langkah penting demi meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Transformasi ini ditandai bersama keterbukaan data, pemutakhiran identitas penerima manfaat melalui teknologi biometrik, serta penguatan kolaborasi antarkeaparatur negara kementerianan dan lembaga.
Hal itu Gus Ipul sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi mengenai rencana rollout nasional digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jakarta, Jumat (16/10/2026). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan dan diikuti oleh aparatur negara kementerian maupun kepala badan terkait.
Gus Ipul menyebutkan, perubahan mendasar dalam transformasi data tersebut merupakan peralihan dari sistem yang semasih belumnya tertutup menjadi terbuka. Keterbukaan ini, menurut dia, menyerahkan ruang untuk masyarakat sekitar demi mengetahui, mencermati, dan menyampaikan masukan terhadap data penerima bantuan.
“Dari tertutup menjadi terbuka, itu yang teramat istimewa sebenarnya dari proses ini,” kata Gus Ipul.
Ia menerangkan, keterbukaan tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai untukan dari upaya membangun tata kelola data yang makin transparan dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat sekitar dapat turut mengawasi kualitas data, termasuk memberi masukan atau sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
Selain keterbukaan, Gus Ipul menyampaikan, transformasi juga dilakukan melalui registrasi ulang seluruh penerima manfaat bersama memperkuat proses verifikasi identitas. Semasih belumnya, jelas dia, pendataan mengandalkan prinsip by name by address atau berdasarkan nama dan alamat.
Namun, melalui digitalisasi yang kini sedang dilakukan pihak pemerintah, sistem tersebut dilengkapi bersama teknologi biometrik melalui pengenalan wajah (face recognition).
Gus Ipul menilai, penambahan verifikasi biometrik menjadi perubahan penting demi mengonfirmasi bantuan diterima oleh individu yang benar-benar terdaftar sebagai penerima manfaat. Sebab, dalam sistem semasih belumnya, masih ditemukan kebarangkalian penyerahan bantuan tidak tepat sasaran.
“Kalau dulu kita gagah bersama by name by address, kini ditambah biometrik, face recognition. Ini jadi revolusi, lantaran dulu dapat jadi kita kirim (bantuan ke) orang sesuai by name by address, tapi yang terima cucunya, yang terima anaknya, tapi kini enggak dapat. Ini yang terbaru,” jelas Gus Ipul.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa penguatan sistem wajib berjalan beriringan bersama sosialisasi yang berkelanjutan. Pemahaman masyarakat sekitar mengenai perubahan mekanisme pendataan, keterbukaan data, serta proses verifikasi penerima manfaat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif.
Selain itu, penguatan keamanan data juga perlu diperhatikan seiring bersama semakin terintegrasinya sistem dan meningkatnya akses terhadap data. Gus Ipul menyebut, keterbukaan informasi wajib berjalan seiring bersama perlindungan data serta penguatan keamanan sistem.
“Memang sosialisasi ini wajib kita teruskan sambil memperkuat sistem kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengapresiasi kerja sama antarkeaparatur negara kementerianan dan lembaga dalam mendukung integrasi data melalui digitalisasi Perlinsos. Menurutnya, keterhubungan data lintas instansi menjadi fondasi penting demi memperkuat kualitas informasi yang digunakan dalam penetapan sasaran program.
“Hari ini, lewat Perlinsos ini, data kita makin kuat. Dan yang penting yang wajib dicatat, ini seluruh keaparatur negara kementerianan kerja sama dan saling terbuka. Ini pertama kali juga duduk bagaikan ini, itu baru pertama kali, Pak Luhut, data-data terhubung,” ungkap Gus Ipul.
Adapun rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, hingga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. ***
