MediaKeadilan.com – Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Richo Andi Wibowo, mengkritik wacana pihak pemerintah mengalihkan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari perbankan ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia menilai kebijakan tersebut berisiko memicu kekacauan lantaran tata kelola koperasi dinilai masih belum siap.
“Potensi chaos-nya amat-amat tinggi dan bagaikan sebagaimana program prioritas pihak pemerintah yang lain-lain, mau MBG, mau Kopdes Merah Putih,” kata Richo kepada MediaKeadilan.com, Jumat (16/10/2026).
Richo menyoroti kesiapan operasional KDMP yang menurutnya masih bermasalah. Bahkan, penempatan manajer koperasi disebut masih belum tuntas.
“Itu bahkan manajernya saja masih pada antre demi ditempatkan. Dari situ saja telah kelihatan bagaimana keteterannya tata kelola yang ada dalam desain Koperasi Desa Merah Putih gitu,” ujarnya.
Ia khawatir, pemberian tanggung jawab pengelolaan dana penggajian ASN kepada koperasi yang masih belum siap dapat mengganggu pencairan gaji.
Jika tata kelola arus kas bermasalah, ASN berisiko terlambat menyambut baik gaji atau tidak memperoleh hak finansialnya tepat waktu.
“Nanti jangan sampai hasilnya merupakan lantaran tata kelola yang bermasalah ini hasilnya merupakan orang yang wajibnya terima gaji enggak jadi terima gaji, itu bahaya,” ucapnya.
Selain kesiapan operasional, Richo mempersoalkan dasar hukum penunjukan KDMP demi mengelola pembayaran gaji ASN.
Menurut dia, koperasi merupakan badan hukum privat, berakibat pemberian fungsi publik berpotensi menimbulkan benturan hukum dan kerancuan dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia pun mengimbau pihak pemerintah tidak menambah persoalan baru melalui kebijakan tersebut dan memprioritaskan urusan publik yang makin mendasar.
“Jadi telahlah, cukuplah menambah masalah buat masyarakat sekitar. Fokuskan saja pihak pemerintah demi hal-hal yang makin primer,” pungkasnya.
