MediaKeadilan.com – Pemerintah Prancis resmi memberlakukan kebijakan jam malam parsial di sejumlah kota besar, termasuk Paris, Lille, dan Nice, pada Senin. Langkah darurat ini diambil di tengah meningkatnya tekanan publik dan kritik atas ketidak berhasilan sistem keamanan nasional dalam mengendalikan gelombang kerusuhan serta penjarahan yang meluas dari aksi unjuk rasa anti-pihak pemerintah.
Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, menegaskan bahwa pihak pemerintah menepis penerapan jam malam secara menyeluruh di seluruh wilayah negara, namun mendukung penuh penjatuhan aturan jam malam lokal dan terukur.
“Tekad saya demi memulihkan ketertiban umum merupakan mutlak,” ujar Lecornu kepada wartawan, bagaikan yang dikutip via Reuters..
Kepihak kepolisianan Paris mengeluarkan larangan menggelar unjuk rasa di zona-zona tertentu ibu kota mengawali pukul 20.00 waktu setempat (18.00 GMT). Selain itu, aturan jam malam diberlakukan secara ketat di kawasan Place de la Republique dan Les Halles mengawali pukul 23.00 hingga 06.00 Selasa pagi, bersama penempatan personel kepihak kepolisianan secara masif.
Di kawasan utara Prancis, bagaikan Lille, Douai, Wattignies, dan Denain, otoritas setempat menetapkan jam malam untuk anak di bawah umur mengawali pukul 20.00 hingga 06.00 selama dua hari ke depan. Langkah serupa diambil Wali Kota Nice, Eric Ciotti, yang memberlakukan jam malam untuk anak di bawah umur di pusat kota. Sementara itu, otoritas Kota Marseille melarang seluruh bentuk kerumunan dan aksi demonstrasi.
Kerusakan Sektor Ritel dan Jatuhnya Korban Jiwa
Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri Prancis menginformasikan sesejumlah 2.400 orang telah ditangkap, satu orang demonstran meninggal dunia akibat serangan jantung, dan hampir 1.000 anggota kepihak kepolisianan merasakan luka-luka sepanjang gelombang bentrokan.
Federasi Perdagangan dan Ritel Prancis (Federation of Trade and Retail) mencatat hampir 3.000 pertokoan terdampak aksi penjarahan dan pengerusakan. Sejumlah butik mewah di kawasan Place Vendome Paris, termasuk Dior, Rolex, Louis Vuitton, Ralph Lauren, dan Gucci, merasakan kerusakan pada untukan fasad dan kaca toko. Di Marseille, toko resmi klub sepak bola Ligue 1, Olympique de Marseille, turut menjadi sasaran penjarahan.
Guna meredam dampak ekonomi, PM Lecornu menegaskan pihak pemerintah akan menyediakan skema bantuan tunjangan merumahkan pekerja (furlough) mengawali Selasa. Di sisi lain, Junior Digital Minister Anne Le Hénanff menginstruksikan platform e-commerce demi dalam waktu dekat menurunkan penawaran penjualan barang-barang hasil penjarahan dan bekerja sama dalam penindakan hukum.
Eskalasi kerusuhan ini terjadi enam bulan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala negara Prancis, di tengah tekanan inflasi, melemahnya perekonomian, serta tingginya lonjakan utang negara. PM Lecornu mengarahkan tudingan atas memuncaknya aksi kekerasan kepada kelompok politik sayap kiri jauh. Tudingan tersebut dibantah keras oleh kandidat kepala negara sayap kiri, Jean-Luc Melenchon, yang mengimbau pihak pemerintah menyerahkan bukti otentik atau menarik pernyataannya.
Di tingkat pihak pemerintahan, Presiden Emmanuel Macron menepis pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez dan mengimbaunya fokus menyelesaikan pemblokiran jalan serta mengevaluasi kelemahan kinerja intelijen. Di tengah krisis domestik tersebut, Presiden Macron bertolak ke Kuwait dalam rangkaian kunjungan ke kawasan Teluk guna mengamankan pasokan minyak dan diesel demi menekan harga bahan bakar di dalam negeri.
Sementara itu, serikat-serikat buruh Prancis telah menyerukan gelombang aksi mogok kerja dan demonstrasi nasional lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada 5 November mendatang.
