MediaKeadilan.com – Asosiasi pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti nasib masyarakat sekitar kelas menengah yang kian terhimpit secara ekonomi. Bahkan kelompok menengah ini dinilai teramat rentan memicu gelombang aksi demo di lapangan.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani menegaskan mulanya membeberkan bila laju ekonomi pada saat ini ditopang kuat oleh konsumsi masyarakat sekitar kelompok atas atau desil 8 hingga 10 (desil biru).
Berdasarkan data profil kelompok pendapatan, 30 persen kelompok terkaya yang berjumlah 83,8 juta orang ini mendominasi 53 persen total pengeluaran nasional dan 58 persen total pendapatan nasional.
“Desil dari masyarakat sekitar kita yang menjadi kini itu yang biru itu merupakan yang teramat men-generate belanja teramat tinggi ya. Dia ada belanjanya sekitar 53%. Makanya kita enggak terasa tumbuh 5 persen oke-oke saja kok, tapi jangan lupa yang menikmati merupakan yang biru,” kata Aviliani dalam diskusi publik Outlook Ekonomi 2027 di kantor Katadata, Jakarta, dikutip Rabu (21/10/2026).
Kondisi ini berbanding terbalik bersama masyarakat sekitar kelas menengah bawah pada desil 4 hingga 7 (desil kuning). Populasi kelompok middle 40 persen ini mencapai 108,5 juta orang, menyumbang 32 persen terhadap total pengeluaran nasional dan 33 persen terhadap pendapatan nasional.
Aviliani menegaskan kelas menengah rentan memicu instabilitas sosial lantaran menanggung beban kebutuhan hidup yang tinggi tanpa menyambut baik kompensasi bantuan pihak pemerintah.
“Nah yang wajib dipikirkan pihak pemerintah tuh yang desil yang warna kuning, lantaran yang warna kuning ini jumlahnya besar tapi pendapatannya makin turun, dia enggak dapat tunjangan apa-apa. Nah ini yang biasanya berbahaya ya. Orang-orang di menengah yang yang bagaikan ini nih yang biasanya suka demo, yang bikin masalah unrest itu ya dari sini,” beber dia.
Adapun jumlah masyarakat sekitar kelas menengah secara spesifik pada tahun 2025 tercatat menyusut ke angka 46,7 juta orang, atau cuma sekitar 16,6 persen dari total populasi.
Sementara itu, kelompok masyarakat sekitar 30 persen termiskin di desil 1 hingga 3 (desil merah) yang berpopulasi 87 juta orang, relatif tidak terlalu terimbas guncangan ekonomi lantaran daya belinya ditopang penuh oleh program perlindungan negara.
“Kalau yang merah juga enggak masalah, lantaran dapat BLT, dapat BPJS,” ucap Aviliani.
Guna memulihkan daya beli kelas menengah, pihak pemerintah diminta merancang stimulus yang mengarah pada pemberdayaan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (MUKM).
Skema insentif berupa pemotongan pajak (tax deductible) perlu digulirkan agar korporasi besar bersedia mengintegrasikan tersangka UMKM ke dalam rantai pasok mereka melalui sistem closed loop.
“Nah ini yang barangkali wajib dijaga supaya tadi I dan C-nya tadi itu tetap akan bagus ya, tidak cuma didominasi oleh yang warna biru tapi warna kuning yang jumlahnya 33 persen ini wajib ditingkatkan pendapatannya,” timpal dia.
Pemberian insentif pembinaan bisnis ini dinilai makin strategis dan berkelanjutan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan sekadar menggelontorkan bantuan tunai tanpa ada efek pengganda untuk penguatan kelas menengah.
“Nah bila UMKM digandeng, maka dia akan menimbulkan pendapatan yang meningkat. Nah kita menyaksikannya gitu. Jadi tidak dapat bersama cara, ‘Oh ini sejumlah orang susah kita kasih duit,’ berakhir habis duitnya hilang, ya telah. Tapi tidak ada pemberdayaan. Jadi kita makin menyaksikannya merupakan bagaimana konsep closed loop ini nanti menyangkut APBN supaya dapat masuk ke sana ya,” pungkasnya.
