MediaKeadilan.com – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa selama dua tahun pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cuma diarahkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga demi menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kesejahteraan.
Dengan demikian, selama masa pihak pemerintahan Prabowo, pihak pemerintah senantiasa berupaya mengonfirmasi bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menyerahkan manfaat nyata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.
“APBN hadir demi mengonfirmasi prioritas pembangunan pihak pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar,” ujar Suahasil dalam keterangan resmi, Kamis (8/10).
Menurut Suahasil, komitmen pihak pemerintah tersebut tercermin melalui alokasi belanja di berbagai program prioritas, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penguatan produktivitas masyarakat sekitar.
Sebagai contoh, di sektor pendidikan, pihak pemerintah telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Selain itu, pihak pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran.
Sementara di sektor kesehatan, APBN mendukung perluasan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan 99,1 juta penduduk hingga September 2026. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan demi renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lengkap di berbagai daerah.
“Kita tidak cuma berbicara mengenai angka dalam APBN, namun bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi,” jelasnya.
Memasuki tahun ketiga pihak pemerintahan Prabowo, Suahasil mengonfirmasi APBN akan tetap memainkan peran strategis demi mendukung pelaksanaan program prioritas.
Ia menyebutkan APBN tetap menjadi instrumen yang menolong mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen tahun depan. Oleh lantaran itu, kebijakan fiskal akan diarahkan demi memperkuat investasi, mendorong aktivitas produksi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja formal, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional.
Namun, ia menjamin bahwa seluruh kebijakan tersebut tetap mengedepankan prinsip kredibilitas dan disiplin fiskal.
Adapun dalam APBN 2027, pihak pemerintah menganggarkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun dan menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun. Dengan demikian, defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ke depan, APBN wajib semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, namun pada saat yang sama mampu menyerahkan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya wajib berjalan bersama,” kata Suahasil.
Ia menerangkan, upaya mendorong pertumbuhan juga tidak cuma mengandalkan APBN. Pemerintah akan memperkuat sinergi bersama sektor swasta dan Danantara demi meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, dan menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah semasih belumnya menyampaikan bahwa demi mencapai pertumbuhan 6 persen pada 2027, diperlukan pertumbuhan investasi hingga sekitar 7 persen.
“Tagline yang senantiasa saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pihak pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita dapat melanjutkan pekerjaan besar kita demi Indonesia makin baik,” pungkasnya. ***
