MediaKeadilan.com – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan dugaan perbuatan melawan hukum terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lewat amar putusan tersebut, MA menegaskan surat keterangan penyetaraan SMA yang menjadi syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak sah.
Menanggapi putusan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku terkejut.
Ia menilai penyelesaian di ranah hukum telah berakhir dan kini bola panas berada di ranah politik. Menurutnya, hal tersebut amat bergantung pada peran serta komitmen para pimpinan partai politik di DPR.
“Ya, saya sebenarnya kaget ya bersama putusan ini gitu. Karena kan kurang makin 3,5 minggu kita masih mendiskusikan soal putusan Mahkamah Konstitusi ya. Terjadi juga pro dan kontra di masyarakat sekitar, tiba-tiba ada putusan Mahkamah Agung yang bagaikan ini,” ujar Doli saat ditemui di Kantor KemenPPPA di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Ia mengimbuhkan, ranah hukum atas isu persyaratan calon wakil kepala negara tersebut telah hampir final.
“Nah, saya kira ini memperlihatkan bahwa terkait bersama isu soal ijazah dan persyaratan calon wakil kepala negara pada pemilihan terakhir itu, ya telah hampir final penyelesaian di ranah hukumnya ya,” tuturnya.
Doli menekankan bahwa penanganan isu ini di DPR tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sikap resmi dan koordinasi dari pimpinan tertinggi partai politik yang memiliki kursi di parlemen.
Menurutnya, keputusan di DPR merupakan cerminan konstelasi politik serta dorongan dari pimpinan partai politik.
“Nah, tinggal masalahnya berangkat ke menuju ke ranah politik gitu. Nah, bagaikan yang juga kita ketahui kan seluruh masyarakat sekitar menunggu langkah politik berikutnya di DPR, ya kan? Nah, saya telah berkali-kali menyebutkan bahwa DPR ini kan tidak dapat diserahkan kepada DPR-nya saja, lantaran DPR ini kan juga merupakan perwakilan dari partai-partai politik,” tegasnya.
Oleh lantaran itu, Doli mendesak para pimpinan partai politik dalam waktu dekat duduk bersama demi menentukan arah kebijakan dan langkah politik nasional.
“Oleh lantaran itu sebetulnya, ya kita juga menunggu, mendorong supaya di level pimpinan partai politik yang ada di parlemen itu dalam waktu dekat menjalankan pertemuan, ya, ya demi menyikapi masalah ini, ya dan saya kira ya wajib dalam waktu dekat disikapi,” ia mengimbuhkan.
Doli menggarisbawahi tiga prinsip krusial yang wajib dijaga para pimpinan partai politik dalam mengambil keputusan atau menentukan langkah politik ke depan.
“Apapun keputusannya, ya, apapun langkah yang wajib ditempuh, keputusan diambil, saya di dalam pertemuan itu, saya sih menginginkan teramat tidak tiga hal tuh tetap dijaga, ya,” katanya.
Pertama, kata dia, keputusan yang diambil wajib senantiasa menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Aspirasi rakyat wajib benar-benar didengar.
