MediaKeadilan.com – Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga dilakukan oleh eks Kapolri, Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri menyita perhatian publik.
Menurut keterangan dari Kabareskrim Polri, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi disebut masih menjalani pemeriksaan.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin membeberkan, dugaan penyadapan tersebut tidak cuma menyasar nomor telepon Presiden Prabowo.
Sejumlah aparatur negara negara, tokoh politik, petinggi media, tokoh organisasi masyarakat sekitar (ormas), pengusaha, hingga lembaga swadaya masyarakat sekitar (LSM) juga diduga menjadi sasaran.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah menjalankan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, aparatur negara negara, tokoh-tokoh politik, lalu media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026)
Aksi penyadapan yang dilakukan pihak pemerintah terhadap rakyatnya kerap terjadi di berbagai penjuru dunia, namun ada satu peristiwa sejarah soal penyadapan terhadap pemimpin negara yang berujung turun tahta.
MI5 Pantau Telepon Raja Edward VII
Pemerintah Inggris sempat menyadap komunikasi Raja Edward VIII pada 1936, ketika kerajaan dilanda krisis besar akibat keinginan sang raja menikahi Wallis Simpson.
Operasi pengawasan itu melibatkan badan intelijen MI5 dan dilakukan atas otorisasi Menteri Dalam Negeri Sir John Simon.
Kasus tersebut menjadi salah satu peristiwa langka dalam sejarah Inggris ketika aparat keamanan memantau komunikasi seorang raja yang masih berkuasa.
Penyadapan dilakukan di tengah ketegangan antara Edward VIII dan pihak pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Stanley Baldwin.
Dikutip dari The Guardian, dokumen rahasia yang dibuka kepada publik mengungkap adanya instruksi pihak pemerintah demi menyadap telepon Edward VIII.
Nota rahasia tertanggal 5 Desember 1936 memerintahkan General Post Office (GPO) mengatur intersepsi komunikasi telepon sang raja.
Instruksi tersebut mencakup komunikasi antara Fort Belvedere, kediaman Edward VIII, dan Buckingham Palace bersama sejumlah alamat di London serta wilayah Eropa daratan.
MI5 Pantau Komunikasi Sang Raja
