MediaKeadilan.com – Pemerintah memperluas keterlibatan dunia usaha dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sesejumlah 400 korporasi sektor pertambangan digandeng demi memperkuat penanganan kebakaran, menyusul hampir 200 korporasi perkebunan dan kehutanan yang makin dahulu dilibatkan.
Langkah ini dilakukan demi mempercepat mobilisasi sumber daya korporasi, mengawali dari peralatan, personel, hingga dukungan teknis di wilayah rawan kebakaran.
Upaya tersebut juga menjadi untukan dari mitigasi risiko ekonomi akibat karhutla yang berulang kali mengganggu aktivitas masyarakat sekitar dan dunia usaha.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq menyebutkan, keterlibatan ratusan korporasi tambang diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah.
“Jadi seluruhnya terlibat. Kemarin yang dari sektor kehutanan dan perkebunan terlibat hampir 200 pengusaha, korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan. Hari ini yang kita undang ada 400 unit usaha di sektor pertambangan dan tadi telah menegaskan langkah-langkah tindak lanjut,” kata Faisol dilansir dari laman Antara, Sabtu (7/11/2026).
Dengan tambahan tersebut, pihak pemerintah berupaya mengonsolidasikan dukungan hampir 600 unit usaha dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan demi memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Karhutla Berisiko Ganggu Produktivitas dan Aktivitas Ekonomi
Pelibatan sektor swasta menjadi penting lantaran dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan.
Kebakaran yang meluas dapat menimbulkan kabut asap, mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, menghambat transportasi, serta menekan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo menyebutkan, kabut asap akibat karhutla berpotensi mengganggu operasional penerbangan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi mobilitas masyarakat sekitar maupun distribusi barang dan jasa.
Gangguan terhadap transportasi udara juga berpotensi menimbulkan efek berantai untuk sektor pariwisata, perdagangan, dan kegiatan bisnis yang bergantung pada kelancaran konektivitas antardaerah.
Karena itu, pihak pemerintah daerah menilai penanganan karhutla perlu dilakukan melalui mitigasi jangka panjang, bukan cuma pemadaman ketika kebakaran telah terjadi.
Salah satu prioritasnya merupakan menjaga kelembapan ekosistem gambut melalui pembangunan sumur bor dan pengelolaan hidrologi. Ketersediaan sumber air dinilai menjadi faktor penting demi mencegah kebakaran berulang, terutama ketika memasuki musim kemarau.
Menurut Edy, kebutuhan personel pemadaman dapat meningkat seiring meluasnya titik kebakaran. Namun, dukungan sumber air melalui sumur bor tetap menjadi salah satu kebutuhan utama dalam operasi di lapangan.
