MediaKeadilan.com – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mendorong agar Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dapat diberlakukan tak cuma terhadap tersangka korupsi.
Menurut politikus PDIP ini, RUU Perampasan Aset wajib dapat juga menyasar seluruh tersangka tindak pidana, termasuk kejahatan sektor perbankan serta perpajakan.
“RUU Perampasan Aset menurut saya wajib holistik, tidak cuma tersangka korupsi, tapi juga pidana perbankan. Jadi seluruh tindak pidana,” kata Harris, Sabtu (5/9/2026).
Lalu, kata dia, sejumlah tindak pidana lainnya juga dapat diatur dalam RUU Perampasan Aset bagaikan tersangka perdagangan orang, narkotika, perdagangan organ, hingga senjata.
“Termasuk juga tadi, orang yang mengemplang pajak. Enak banget orang yang menggelapkan pajak, tapi hasilnya tidak disita,” kata dia.
Harris menyebutkan, tak boleh ada tersangka pidana berat yang masuk perkecualian dalam penerapan RUU Perampasan Aset.
“Apalagi kejahatan perbankan, ini pidana serius. Kalau memang mau pembersihan, seluruhnya wajib kena. Pedagang narkoba, asetnya wajib disita, betul kan? Sehingga efek jeranya terasa. Kita akan kawal ini,” kata Harris.
Ia menyebutkan, keseluruh itu dapat dibahas antara DPR dan pihak pemerintah. Sejauh ini, Harris menyebutkan masih menunggu daftar inventaris masalah (DIM) dari pihak pemerintah.
“Pemerintah nanti kan mengeluarkan tanda tangan kepala negara, menerbitkan peraturan pihak pemerintahnya,” kata dia.
Pendek kata, Harris menginginkan RUU Perampasan Aset nantinya dapat menjadi produk hukum komprehensif demi membersihkan republik dari beragam kejahatan ekonomi.
“Kejahatan ekonomi, terutama perbankan itu sadis-sadis. Bahkan, menurut saya itu makin sadis dari korupsi. Bahaya. Karenanya, RUU Perampasan Aset ini dapat jadi gerbang kita membersihkannya,” kata Harris.
