MediaKeadilan.com – Pemerintah Singapura memperketat aturan terhadap korporasi dan individu yang terlibat dalam kebakaran lahan maupun hutan penyebab kabut asap lintas batas.
Melalui revisi Undang-Undang Transboundary Haze Pollution Act (THPA), pelanggar terancam denda maksimal S$20 juta atau sekitar Rp250 miliar.
Ancaman denda tersebut meningkat drastis dibandingkan ketentuan semasih belumnya yang menetapkan batas maksimal S$2 juta.
Selain itu, denda harian untuk korporasi yang terbukti menjalankan pelanggaran juga naik dari S$100 ribu menjadi S$1 juta.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengumumkan perubahan aturan tersebut dalam sidang parlemen pada Rabu (4/11/2026).
Ia menegaskan, peningkatan sanksi diperlukan demi menyerahkan efek jera terhadap pihak-pihak yang menyebabkan pencemaran udara lintas batas.
Revisi THPA tidak cuma menyasar tersangka pembakaran secara langsung. Pemerintah Singapura juga memperluas kewenangan demi menelusuri hubungan bisnis, pendanaan, hingga rantai pasok korporasi yang diduga berkaitan bersama aktivitas pembakaran lahan.
“Perubahan ini bertujuan menyerahkan kewenangan makin kuat demi menjalankan intervensi makin awal, mempermudah penegakan hukum, dan meningkatkan efek jera,” demikian substansi penjelasan pihak pemerintah Singapura mengenai revisi aturan tersebut.
Salah satu perubahan penting merupakan kewajiban korporasi membuktikan bahwa kebakaran di lahannya didikarenakankan pihak lain tanpa sepengetahuan mereka.
Perusahaan juga wajib memperlihatkan telah mengambil langkah-langkah yang wajar demi mencegah dan memadamkan kebakaran.
“Tidak lagi cukup cuma bersama mengklaim bahwa orang lain yang menyebabkan kebakaran,” kata Grace Fu dinukil dari AsianOne.
Melalui ketentuan tersebut, korporasi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawab bersama menyalahkan pihak ketiga.
Mereka wajib membuktikan adanya upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah operasionalnya.
Singapura Bisa Batasi Transaksi dan Pendanaan Perusahaan
Revisi undang-undang tersebut juga menyerahkan kewenangan kepada pihak pemerintah demi menetapkan korporasi maupun individu yang terbukti menjalankan pelanggaran, diduga terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, atau tidak mematuhi pemberitahuan dan perintah otoritas.
