MediaKeadilan.com – Keaparatur negara kementerianan Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik wajib menciptakan masyarakat sekitar dapat mengakses dan memanfaatkan program ketenagakerjaan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting merupakan akses informasi yang luas demi masyarakat sekitar ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ucap Cris.
Menurut Cris, keterbukaan informasi menjadi jembatan komunikasi antara pihak pemerintah dan publik di era modern. Hak masyarakat sekitar demi memahami program, layanan, dan pelindungan tenaga kerja wajib diimbangi bersama informasi yang benar, mudah diakses, dan bermanfaat.
Sebagai contoh, data Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) per 30 Oktober 2026 mencatat 265.008 pendaftar. Sesejumlah 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan, dan 1.257 peserta merupakan penyandang disabilitas. Tingkat penempatan kerja lulusan (graduate placement rate) mencapai 40,12 persen, namun masih belum mencakup seluruh lulusan baru.
Pada Program Pemagangan Nasional (MagangHub), data per 26 Oktober 2026 mencatat 87.122 peserta ditetapkan, 81.530 di antaranya peserta aktif. Program ini melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor.
Cris juga memaparkan bahwa penguatan tata kelola informasi diperluas hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Kemnaker menjalankannya melalui pembinaan, bimbingan teknis, visitasi langsung, serta monitoring dan evaluasi internal agar standar pelayanan informasi publik berjalan merata.
Kemnaker juga menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sekitar sebagai untukan dari upaya menjaga akuntabilitas instansi.
“Kami ingin mengonfirmasi kehadiran pihak pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar luas,” pungkasnya.***
