MediaKeadilan.com – Presiden Prabowo Subianto heran terhadap temuan bahwa lokasi kebakaran hutan justru menjadi lahan demi penanaman sawit. Prabowo mengimbau ada penyelidikan.
Perintah itu disampaikan usai Prabowo menyambut baik laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen aparat TNI Suharyanto dalam rapat terbatas secara daring, Senin (7/9/2026).
Kepada Prabowo, Suharyanto menyampaikan memang ada upaya kesengajaan demi membakar hutan dan lahan. Terbukti, ada tersangka yang ditangkap di Jambi. Berdasarkan keterangan, tersangka mengaku merupakan orang suruhan demi membakar hutan bersama imbalan Rp500 ribu.
“Diberi uang dan lalu di Kalimantan Barat terlihat di gambar lokasi yang baru saja kebakar, masih belum berakhir kebakarannya di tempat lain, lokasi itu telah berubah jadi rencana penanaman pohon, pohon sawit,” kata Suharyanto.
“Berapa oknum yang ditangkap?” tanya Prabowo.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kepihak kepolisianan telah memproses 200 laporan. Berdasarkan laporan, pihak kepolisian mengamankan sesejumlah 138 orang.
“119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi yang kami proses lalu kami juga sedang menjalankan pendalaman terhadap 18 korporasi dan 42 korporasi yang pada saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin ,” kata Listyo.
Listyo menegaskan kepihak kepolisianan masih menjalankan pendalaman terkait dugaan pidana. Ia mengonfirmasi kepihak kepolisianan akan menindaklanjuti bila terbukti ada unsur pidana.
Kekinian, kata Listyo, jumlah tersangka, baik perorangan maupun korporasi, akan terus bertambah. Sebab, tim di lapangan terus menjalankan pendalaman.
Prabowo lantas mengimbau agar penyelidikan terus dilakukan terhadap dugaan kesengajaan membakar hutan, baik oleh perorangan maupun korporasi, demi lalu dijadikan lahan sawit.
“Saya tertarik juga habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang amat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan apakah ini rakyat atau korporasi, tolong diselidiki terus,” kata Prabowo.
Prabowo sekaligus mengimbau daftar nama korporasi yang tengah diproses kepihak kepolisianan.
“Dan saya minta dalam waktu dekat nama-nama korporasi itu sampai ke saya, 8 maupun yang 18 dan nanti akan saya minta barangkali Menteri Kehutanan, ATR, dan juga Satgas PKH demi menilai bila perlu kita dalam waktu dekat cabut seluruhnya seluruh izin-izinnya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya, ini telah kelewatan, saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” kata Prabowo.
