MediaKeadilan.com – Irjen Ahrie Sonta mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak bersama hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (10/11/2026).
Upaya tersebut menciptakan proses etik terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto itu masih belum berakhir.
“Terduga pelanggar AS, sesuai bersama haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menegaskan banding,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Semasih belumnya, majelis hakim KKEP memutuskan Ahrie diberhentikan tidak bersama hormat dari kepihak kepolisianan. Dalam tangkapan layar video yang diterima MediaKeadilan.com, Ahrie terlihat tertunduk lesu di kursi terduga pelanggar.
Dalam persidangan, putusan PTDH itu dijatuhkan lantaran tindakannya dinilai sebagai pelanggaran berat.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,” ujar Isir.
Selain sanksi administratif, Ahrie juga dinyatakan menjalankan pelanggaran etika berupa perbuatan tercela.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yakni perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Dengan pengajuan banding tersebut, putusan PTDH terhadap Ahrie masih wajib melalui proses pemeriksaan di tingkat banding.
4 Jenderal Ditetapkan Tersangka
Kasus yang menjerat Ahrie berkaitan bersama dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto semasih belumnya menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Ahrie dan Listyo Sigit, dua tersangka lainnya, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden, sejumlah aparatur negara negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat sekitar, lembaga swadaya masyarakat sekitar (LSM), hingga kalangan pengusaha selama periode 2025–2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, lampiran laporan pihak kepolisian (LP), maupun kaitan bersama proses penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 demi menghilangkan jejak.
Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso kekinian ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet Uliandi masih belum ditahan lantaran masih dalam kondisi sakit.
