Pembebasan Bersyarat Bechi Dikecam: Seharusnya Pelaku Kekerasan Seksual Tak Semudah Itu Bebas!

admin
By admin
3 Min Read

baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti pembebasan bersyarat Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi, terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang.

Ia menilai pembebasan tersebut tidak sesuai bersama semangat pemberantasan kekerasan seksual dan bertentangan bersama Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Willy menyebutkan setiap masyarakat sekitar binaan pada dasarnya memiliki hak demi mengajukan pembebasan bersyarat.

Namun, menurut dia, kekerasan seksual sewajibnya dipandang sebagai kejahatan luar biasa berakibat pemberian remisi, asimilasi, maupun pembebasan bersyarat terhadap tersangkanya perlu mendapat perlakuan khusus.

“Syarat pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat untuk tersangkanya dapat dibatasi atau diperketat secara khusus, bukan disamakan bersama tindak pidana umum,” kata Willy di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Karena itu, Willy mendesak Keaparatur negara kementerianan Imigrasi dan Pemasyarakat sekitaran (Imipas) mengkaji atau memeriksa ulang secara mendalam proses pembebasan bersyarat Bechi.

Ia mengingatkan, pembebasan tersebut jangan sampai menimbulkan kesan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan Bechi merupakan perkara ringan. Termakin, tindakan tersebut dinilai telah berdampak terhadap masa depan para santriwati yang menjadi pihak korban.

“Tidak semestinya dia mudah bebas,” katanya.

Willy menyebut perkara kekerasan seksual tidak cuma berdampak terhadap pihak korban, namun juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat sekitar terhadap penegakan hukum. Karena itu, Keaparatur negara kementerianan Imipas dinilai perlu menerangkan dasar dan alasan pemberian pembebasan bersyarat tersebut.

Willy juga mengimbau pihak pemerintah membuka dasar penghitungan masa pidana, remisi yang diperoleh Bechi, hasil penilaian pembinaan, serta persyaratan yang wajib dipatuhi selama menjalani pembebasan bersyarat.

“Keterbukaan diperlukan agar keputusan negara dapat dipahami dan diuji secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Sorotan Komnas Perempuan

Pembebasan bersyarat Bechi semasih belumnya juga menjadi sorotan Komnas Perempuan. Lembaga tersebut mengimbau Keaparatur negara kementerianan Imipas membuka secara rinci dasar hukum, kronologi, dan penghitungan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Bechi pada Agustus 2025.

Sorotan terutama diarahkan pada masa pidana yang telah dijalani Bechi.
Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakat sekitaran, pembebasan bersyarat antara lain mensyaratkan narapidana telah menjalani masa pidana teramat singkat dua pertiga, selain memenuhi persyaratan lain bagaikan berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan, dan memperlihatkan penurunan tingkat risiko.

Dengan vonis tujuh tahun penjara, dua pertiga masa pidana Bechi secara aritmetis setara bersama empat tahun delapan bulan.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article