MediaKeadilan.com – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana melontarkan kritik tajam terhadap rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang berniat mengambil langkah hukum perlawanan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peninjauan Kembali (PK) terkait status pendidikannya.
Denny Indrayana menilai, ikhtiar perlawanan tersebut sama sekali keliru lantaran perkara hukum yang dipersoalkan sejatinya telah diputus secara tuntas oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ini, ibaratnya nih, supaya mudah dipahami oleh khalayak, putusan langit ke-7 gitu. Tidak ada lagi langit di atas langit ke-7,” ujarnya dalam sesi jumpa pers di Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menegaskan, seluruh celah yudisial telah tertutup berakibat tidak ada lagi ruang gugatan baru.
“Putusan MK itu final and binding, putusan Mahkamah Agung itu inkrah, berkekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi upaya hukum yang lain,” tuturnya.
Kekecewaan mendalam pun diutarakan Denny terhadap manuver sang wakil kepala negara yang dinilai menyeret nama Presiden Prabowo Subianto demi melancarkan perlawanan hukum.
“Pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mengangkut-bawa nama Presiden Prabowo menyebutkan akan fight melalui PTUN dan PK, itu merupakan sikap yang amat kita sayangkan,” kata dia.
Ia mengingatkan, penolakan aparatur negara tinggi negara terhadap putusan peradilan tertinggi merupakan preseden buruk yang mencederai tatanan hukum nasional.
“Saya sempat menyebutkan, apabila tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap itu merupakan pembangkangan terhadap konstitusi, constitutional disobedience,” jelas Denny.
“Jadi, apa yang dilakukan oleh Saudara Gibran merupakan contoh yang amat buruk dari kacamata konstitusi, dari kacamata etika bernegara,” imbuhnya.
Menurut Denny, sikap yang semestinya diambil oleh orang nomor dua di republik ini merupakan berlapang dada mematuhi hukum dan menanggalkan jabatannya.
“Sewajibnya begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang telah final and binding, putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah dan mengikat, maka yang dilakukan oleh Saudara Gibran merupakan hormat, tunduk, dan patuh, dan lalu menegaskan diri berhenti,” paparnya.
Ia pun menggarisbawahi bahwa narasi perlawanan yang diembuskan ke ruang publik cumalah tindakan yang bertolak belakang bersama etika kenegaraan.
“Fight itu artinya melawan. Itu merupakan sikap yang sama sekali keliru,” tandas Denny.
