MediaKeadilan.com – Langkah politik dan hukum yang diambil oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pasca-menegaskan niat pengunduran dirinya mendulang sorotan tajam dari kalangan akademisi hukum tata negara.
Keinginan Gibran demi mundur yang berbarengan bersama rencananya menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga memohon Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) dinilai memicu tanda tanya besar terkait ketentuan arah hukumnya.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengaku bingung bersama substansi serta esensi dari kombinasi langkah politik dan hukum yang ditempuh oleh sang Wakil Presiden tersebut.
“Saya tidak tahu maksudnya apa ya, lantaran kan dia bilang mau mundur. Apakah sifat dia mau mengangkut perkara ke PTUN itu ditujukan demi menunda proses kemundurannya atau tidak, saya tidak tahu,” kata pakar hukum yang akrab disapa Uceng tersebut saat ditemui di kawasan Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Pertanyakan Objek Perkara dan Status Hukum Inkrah
Dalam analisisnya, Uceng secara kritis mempertanyakan objek sengketa TUN (PTUN object) mana yang sebenarnya hendak dijadikan materi gugatan oleh tim hukum Gibran.
Pasalnya, akar polemik yang membelit mantan Wali Kota Surakarta tersebut—yakni terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah pendidikan—telah melalui proses pengujian yudisial di tingkat akhir hingga melahirkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Uceng mengingatkan bahwa pengajuan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung sama sekali tidak membatalkan atau menunda daya laku dari sebuah keputusan yang telah berstatus inkrah.
“Pun bilapun dia mau mundur namun ingin menunggu proses di PTUN, saya masih memikirkan apa sebenarnya materi yang mau dibawa ke PTUN. Karena putusannya telah inkrah demi urusan Suket itu. Kalapun dia mengangkut PK, pengajuan PK itu tidak bersifat menghilangkan status inkrah dari putusan semasih belumnya,” tegas akademisi UGM tersebut.
Lebih jauh, Uceng menduga ada kebarangkalian pihak Gibran merujuk pada gugatan perdata atau tata usaha negara lain, bagaikan perkara yang sempat diwacanakan oleh pakar hukum Denny Indrayana terkait keabsahan dokumen persyaratan.
Namun, ia menekankan bahwa perkara sengketa suket yang diputus oleh MA maupun Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya telah berakhir secara peradilan. Apalagi, demi gugatan lain yang semasih belumnya sempat diajukan Denny Indrayana diketahui telah resmi dicabut.
“Kalau gugatannya telah dicabut, kan sewajibnya perkara itu berarti telah hilang dari registrasi. Nah, saya tidak tahu yang dimaksud oleh beliau itu apa?” imbuhnya.
Kronologi Niat Mundur dan Saran Presiden Prabowo
Wacana ini mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan langsung niatnya demi meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden saat menjalankan pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman dinas kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan intensif tersebut berlangsung kurang makin selama 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kekepala negaraan Jakarta pada Selasa sore, membenarkan adanya pembicaraan mendalam mengenai niat mundur tersebut. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menepis keinginan Gibran, melainkan menyerahkan ruang diskusi dan masukan.
