Komdigi Tantang Buka Data soal Isu Moderasi Konten Karhutla, Angka 74 Persen Jadi Perdebatan

admin
By admin
3 Min Read

baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Temuan SAFEnet dan Remotivi mengenai pembatasan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial memunculkan pertanyaan soal transparansi moderasi konten digital. 

Keaparatur negara kementerianan Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini mengajak kedua lembaga tersebut mencocokkan data, setelah laporan mereka menyebut 74 persen konten yang dimoderasi berasal dari permintaan pihak pemerintah.

Angka tersebut merujuk pada 94 konten dari total 127 kasus yang diterima dan dikelola SAFEnet serta Remotivi. 

Temuan ini menjadi sorotan lantaran memperlihatkan besarnya porsi moderasi yang dikaitkan bersama permintaan Komdigi.

Namun, pihak keaparatur negara kementerianan menegaskan masih belum mengetahui secara rinci kasus mana saja yang masuk dalam perhitungan tersebut. Komdigi pun mengaku siap membuka data internal demi memeriksa kesesuaian angka yang dipublikasikan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyebutkan temuan organisasi masyarakat sekitar sipil merupakan untukan dari kontrol publik yang perlu dihargai.

“Data yang mereka sampaikan itu kami siap demi buka sih. Artinya, bila memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, kita siap demi buka dan kita cocokkan saja gitu,” kata Mediodecci, dalam agenda Ngopi Bareng, Jumat (13/11/2026).

Komdigi Belum Menemukan Kecocokan Data 94 Konten

Mediodecci menerangkan, data yang tercatat dalam sistem Komdigi terekam secara otomatis berakibat dapat ditelusuri kembali. Karena itu, ia mendorong verifikasi demi mengonfirmasi apakah data yang disampaikan SAFEnet dan Remotivi sesuai bersama catatan keaparatur negara kementerianan.

“Nah, lalu kami juga menyaksikan bahwa ini perlu dicek apakah memang perlu diverifikasi ulang, apakah memang data yang disampaikan oleh kedua lembaga itu benar-benar ada,” ujarnya.

Ia juga menyoroti angka 74 persen yang menurutnya perlu dibaca berdasarkan konteks dan rincian kasus. Komdigi mengaku masih belum mengetahui identitas 94 kasus yang menjadi dasar perhitungan laporan tersebut.

“Nah, ini perlu dilihat bahwa datanya perlu dibaca secara utuh, lantaran ternyata 74 persen itu merupakan 94 dari 127 kasus yang mereka terima dan kelola. Dan bahkan 94 kasus itu sendiri kami masih belum tahu yang mana. Kita coba cek secara periode saja angkanya tidak ketemu. Artinya, angka yang tercatat di Komdigi dapat jadi makin besar daripada itu,” jelasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan catatan yang perlu diperiksa makin lanjut. Komdigi bahkan menyebut jumlah moderasi dalam sistem internalnya berpotensi makin besar dibandingkan angka yang ditemukan kedua lembaga.

Meski demikian, perbedaan tersebut masih belum dapat disimpulkan semasih belum kedua pihak menjalankan pencocokan data secara langsung.

“Makanya saya coba ajak kita bertemu secara dialogis, itu akan makin enak. Kalau mau cek data boleh, lantaran pada dasarnya data di Komdigi itu terbuka demi penanganannya,” tambah Mediodecci.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article