Prabowo Soroti Tingginya Biaya Politik: Demokrasi Tidak Boleh Bisa Dibeli dan Disandera Pemodal

admin
By admin
2 Min Read

baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti tingginya biaya politik dan praktik politik uang dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya saat menyerahkan pidato pada Acara Peresmian dan Pembukaan Tanwir serta Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa sistem demokrasi yang dibangun tidak boleh dikuasai oleh pemilik modal, termakin bersama dana yang diperoleh secara tidak sah.

“Kita ingin demokrasi tapi bukan demokrasi yang akhirnya dapat dibeli, dapat disandera. Bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat bersama cara tidak halal,” ujar Prabowo.

Ia juga menyinggung adanya upaya memecah belah melalui kekuatan finansial.

“Uang besar membeli tokoh-tokoh dan kita akhirnya tadi disebut divide et impera, kita dipecah belah. Tapi kelompok itu menurut saya itu telah terlalu,” katanya.

Prabowo turut mempertanyakan besarnya biaya yang wajib dikeluarkan seseorang demi mengikuti kontestasi politik, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Bagaimana dapat demi jadi kepala daerah wajib keluar uang puluhan miliar rupiah. Saya dengar di sejumlah tempat Rp100 miliar masih belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar masih belum tentu menang, bagaimana? Mau kemana negara kita?” tuturnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan bersama cita-cita para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah bagaikan KH Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.

Ia meyakini bahwa mayoritas masyarakat sekitar Indonesia pun tidak menginginkan situasi politik bagaikan pada saat ini.

Sebagai langkah tindak lanjut, Prabowo membeberkan bahwa dirinya telah berkomunikasi bersama para pimpinan partai politik demi mendorong pembenahan sistem.

“Dan ini merupakan kini tanggung jawab kepemimpinan kini pemimpin-pemimpin politik, saya bicara bersama para ketua umum, berani gak kita mengadakan perbaikan. Kalau ada penyimpangan kita wajib koreksi, penyimpangan koreksi,” tegasnya.

Prabowo mengimbuhkan bahwa pembicaraan tersebut mengawali membuahkan kesepahaman di tingkat elite partai.

“Alhamdulillah telah semakin ada kesadaran, hampir seluruh ketua umum partai yang saya bicara, paham mengerti sadar, kita wajib adakan perbaikan sistem politik,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article