MediaKeadilan.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang akhir-akhir jadi sorotan rakyat sejumlah.
Dia bilang demokrasi tidak cuma sekadar menjadi rutinitas pemilu, sementara kekuasaan justru minim pengawasan.
Hal itu diungkapkan AHY dalam pidato politik memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026) malam.
AHY menegaskan, kesuksesan menyelenggarakan pemilu secara administratif tidak cukup demi menyebut demokrasi berjalan sehat. Menurutnya, demokrasi membutuhkan pihak pemerintahan yang bertanggung jawab, penegakan hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sekitar sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang berjalan.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu. Demokrasi membutuhkan pihak pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya pers dan masyarakat sekitar sipil yang bebas, serta checks and balances yang sehat,” ujar AHY.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap potensi demokrasi yang cuma berjalan secara prosedural. Pemilu memang dapat terlaksana, namun kualitas demokrasi dinilai akan bermasalah apabila kritik dibatasi, perbedaan tidak dihormati, dan keputusan pihak pemerintah tidak cukup dipertanggungjawabkan kepada publik.
AHY menyebutkan pihak pemerintahan yang kuat tidak boleh berarti pihak pemerintahan yang tertutup terhadap kritik. Sebaliknya, kekuasaan wajib tetap dibarengi transparansi dan kesediaan mendengar aspirasi masyarakat sekitar.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan pihak pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan senantiasa siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat,” katanya.
Peringatan teramat keras AHY diarahkan kepada aparat negara. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu mengimbau aparat TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, serta seluruh aparatur negara menjaga profesionalitas dan netralitas dalam setiap kontestasi politik.
AHY secara tegas mengingatkan agar instrumen negara tidak berubah menjadi alat demi memenangkan kepentingan politik kelompok tertentu.
“Pemilu wajib berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis. aparat TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara wajib profesional dan netral. Fasilitas negara wajib digunakan demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan politik praktis,” tegasnya.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa netralitas aparatur negara masih menjadi salah satu titik rawan yang wajib diawasi. Jika kekuatan negara ditarik ke dalam kepentingan politik praktis, menurut pesan AHY, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi berpotensi ikut tergerus.
AHY juga menegaskan bahwa legitimasi seorang pemimpin sewajibnya tidak lahir dari penggunaan kekuasaan atau fasilitas negara, melainkan dari kepercayaan masyarakat sekitar.
“Siapa pun yang menang wajib menang lantaran memperoleh kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah wajib menghormati kehendak rakyat,” pungkas AHY.
