MediaKeadilan.com – Maraknya meme satire yang menyindir Presiden Prabowo Subianto di media sosial dinilai menjadi alarm serius untuk pihak pemerintah. Hal itu disebut bukan sekadar lelucon biasa, melainkan cermin dari tingginya angka apatisme publik.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Isnaini Muallidin, menilai banjir sindiran tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan publik.
Menurut Isnaini, fenomena meme yang terus bermunculan bukan sekadar ekspresi humor masyarakat sekitar. Ada kritik sosial yang muncul setelah publik merasa saluran politik demi menyampaikan aspirasi telah tidak lagi efektif.
“Jadi seolah-olah negara rakyat itu apatis. Hampir seluruh meme-meme di media sosial kita lihat itu bentuk-bentuk perlawanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang telah apatis,” kata Isnaini kepada MediaKeadilan.com, Kamis (30/7/2026).
“Dalam sejarah kepala negara tuh baru ini yang dijadikan meme sejumlah itu,” imbuhnya.
Isnaini menyoroti bagaimana retorika yang dibangun Istana cenderung menyerang pihak yang berseberangan bersama berbagai stempel istilah.
Sikap defensif dan emosional dalam merespons masukan publik ini dinilai justru mematikan iklim demokrasi serta memperparah jarak antara penguasa dan rakyatnya.
Tindakan jajaran Istana yang membela kebijakan kontroversial secara membabi buta tanpa mau mengevaluasi fakta di lapangan seolah semakin mempertegas anggapan bahwa pihak pemerintah cuma fokus menyenangkan kepala negara ketimbang rakyat.
Apatisme yang meluas ini telah mendorong masyarakat sekitar mencari pelampiasan ekspresi politik lain di luar jalur resmi.
Ketika aspirasi dan kegelisahan ekonomi masyarakat sekitar terus dibalas bersama narasi kosong tanpa ketentuan data, kata Isnaini, humor dan satire digital bertransformasi menjadi bentuk perlawanan pasif yang masif.
“Iya, lantaran telah tidak ada lagi saluran-saluran politik yang mampu diterima oleh kepala negara, dan kepala negara senantiasa menyalahkan orang-orang yang mengkritik dirinya, orang-orang yang tidak setuju bersama dirinya,” ungkapnya.
Ketidakmampuan pihak pemerintah dalam membaca eskalasi kekecewaan masyarakat sekitar ini dinilai menjadi ancaman serius untuk stabilitas politik jangka panjang.
Pengabaian terhadap kritik publik yang berlangsung secara konsisten memunculkan potensi akumulasi kekecewaan di akar rumput.
“Dan bila begini terus, saya merasakan ini akan ada perlawanan yang luar biasa, lantaran rakyat itu dalam sunyi, dalam senyap juga. Ini bila ada momentum-momentum yang luar biasa tentu akan terjadi satu hal yang kita tidak inginkan,” tandasnya.
Pemerintahan Presiden Prabowo kini didesak demi menjalankan refleksi total atas gaya komunikasi politik yang dibangun selama ini.
“Saya menginginkan sih pihak pemerintahan ini mampu merefleksikan diri lah, merenungkan diri. Kemudian berupaya demi menyampaikan sesuatu yang baik, menyenangkan untuk rakyatnya,” pungkasnya.
