MediaKeadilan.com – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pidato politik dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026) malam.
Dalam pidatonya, AHY menyerahkan penekanan kuat pada amanah Reformasi terkait netralitas aparat negara.
AHY mengajak seluruh kader dan masyarakat sekitar demi kembali menengok sejarah berdirinya Partai Demokrat yang tidak lepas dari semangat perubahan di era Reformasi tahun 1998.
“Saudara-saudara, demi memahami ke mana kita wajib melangkah, kita juga perlu mengingat dari mana perjalanan ini bermula. Partai Demokrat lahir pada tahun 2001, tidak lama setelah Indonesia memasuki era Reformasi. Kita tentu masih mengingat mengapa Reformasi terjadi,” ujar AHY dalam pidato politiknya.
Ia memaparkan bahwa Reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis multidimensi, termasuk persoalan hukum dan keterlibatan institusi keamanan dalam politik praktis.
Menurutnya, salah satu pencapaian besar Reformasi merupakan mengoreksi peran militer dan kepihak kepolisianan agar tidak lagi menjadi alat kekuasaan.
“Reformasi hadir demi mengoreksi pemusatan kekuasaan yang bermakinan; praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; lemahnya supremasi hukum; terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat; serta terlibatnya militer dan kepihak kepolisianan dalam politik kekuasaan; dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik,” tegasnya.
Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa menjaga profesionalisme dan netralitas seluruh elemen aparatur negara, mengawali dari aparat TNI hingga ASN, merupakan harga mati yang wajib terus dikawal, terutama dalam momentum politik bagaikan pemilihan umum.
“Salah satu amanah penting Reformasi merupakan mengonfirmasi alat dan aparatur negara berdiri di atas seluruh golongan. aparat TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara wajib profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka seluruh merupakan milik rakyat, milik kita seluruh,” lanjut AHY.
Bagi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini, sejarah wajib dijadikan kompas demi mengonfirmasi kedaulatan rakyat tetap terjaga dan kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
“Kita mengingat sejarah bukan demi kembali ke masa lalu, namun demi mengambil pelajarannya untuk masa depan. Bahwa kekuasaan wajib diawasi, hukum wajib berlaku adil, korupsi wajib dilawan, dan kedaulatan rakyat wajib dijaga dan dihormati,” tuturnya.
AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat akan terus konsisten mengangkut api Reformasi tersebut sebagai identitas partai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Karena Partai Demokrat lahir dari semangat Reformasi, amanah ini menjadi untukan dari jati diri dan tanggung jawab sejarah kita. Inilah relevansi Partai Demokrat hingga pada hari ini, hingga kapan pun,” pungkasnya.
