MediaKeadilan.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyayangkan soal terjadinya kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Menko Perekonomian menilai bila insiden sadap ke petinggi negara itu dapat berdampak ke kondisi ekonomi RI. Namun hal itu makin berdampak ke sentimen, bukan fundamental ekonomi.
“Tentu amat disayangkan ya terjadi penyadapan, dan ini tentu akibatnya merupakan bukan dari segi fundamental, tapi dari sentimental. Karena ekonomi kan juga faktor psikologis juga itu memengaruhi,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Senin (9/11/2026).
Saat ditanya apakah kasus penyadapan ini berdampak ke investasi, Airlangga menyebut bila Pemerintah akan menjaga kondisi fundamental ekonomi.
“Fundamental kita jaga, lantaran itu kan sentimen,” lanjutnya.
Ia juga berkomentar bila sikap kepihak kepolisianan yang telah mengambil langkah tegas dapat meredam kekhawatiran tersangka pasar.
“Ya tentu Kapolri kan mengambil kebijakan yang tegas, jadi itu yang positif lah,” imbuhnya.
Menko Airlangga juga mengakui bila ada pengusaha yang menjadi target penyadapan. Sayang dia tidak menerangkan makin rinci siapa yang dimaksud.
“Ya tapi kan pengusaha tertentu dalam tanda petik. Ya saya lihat aja di sosmed, kita paham itu,” jelasnya.
Untuk diketahui, Mabes Polri secara resmi menetapkan tiga orang tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap telepon kepala negara serta sejumlah aparatur negara negara. Salah satunya merupakan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Terbaru, Bareskrim Polri menetapkan lagi Irjen Pol. Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Mereka diduga menjalankan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, aparatur negara negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakat sekitaran, lembaga swadaya masyarakat sekitar, hingga pengusaha selama periode 2025–2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan pihak kepolisian serta tidak berkaitan bersama proses penegakan hukum.
Selain itu, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan demi menghilangkan jejak.
