MediaKeadilan.com – Pemerintah Azerbaijan menepis kritik aparatur negara Turki terhadap aturan seragam sekolah yang membatasi penggunaan hijab.
Baku bahkan memperingatkan Ankara agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Azerbaijan di tengah meningkatnya protes atas kebijakan tersebut.
Perselisihan ini mencuat setelah Azerbaijan memberlakukan aturan seragam sekolah baru pada September 2026.
Meski peraturan itu tidak secara eksplisit menyebut hijab, laporan mengenai siswa dan guru berjilbab yang dilarang masuk sekolah memicu demonstrasi di sejumlah wilayah.
Dikutip dari Todaypress.tv, ketegangan diplomatik meningkat setelah Oktay Saral, penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengkritik kebijakan tersebut melalui unggahan di platform X pada 13 Oktober 2026.
Saral menilai penolakan terhadap siswa berjilbab demi mengikuti pendidikan tidak dapat diterima.
Ia mendesak pihak pemerintah Azerbaijan mencabut kebijakan yang disebutnya sebagai sebuah kesalahan lantaran hijab merupakan untukan dari keyakinan agama.
Partai berkuasa Azerbaijan, Yeni Azerbaijan Party (YAP), mengecam pernyataan Saral.
Partai tersebut menyebut kritik itu sebagai tindakan populis dan tidak bertanggung jawab yang berpotensi merusak hubungan kedua negara.
YAP membela aturan seragam sekolah bersama alasan sekularisme, kesetaraan, dan supremasi hukum.
Partai itu juga mengingatkan bahwa konstitusi Turki menetapkan negara tersebut sebagai negara sekuler.
Menurut YAP, kedekatan historis dan politik Azerbaijan bersama Turki tidak menyerahkan kewenangan kepada salah satu pihak demi mencampuri urusan dalam negeri pihak lainnya.
Hubungan kedua negara, yang kerap digambarkan melalui slogan satu bangsa, dua negara, dinilai tidak boleh menjadi alasan demi memaksakan pandangan politik maupun ideologi.
Menariknya YAP justru membela hubungan dekat Azerbaijan bersama Israel.
Partai tersebut menepis kritik terhadap hubungan bilateral itu dan menegaskan bahwa kemitraan kedua negara didasarkan pada hukum internasional serta kepentingan bersama.
Sikap tersebut menegaskan bahwa Baku ingin menentukan sendiri arah kebijakan luar negerinya, termasuk dalam menjalin hubungan bersama negara lain.
Pemerintah Azerbaijan juga mempertahankan prinsip bahwa kedekatan bersama sekutu tidak berarti wajib mengikuti seluruh pandangan politik mereka.
