MediaKeadilan.com – Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mengakselerasi transformasi digital di sektor pelayanan publik.
Salah satu terobosan utamanya merupakan Identitas Kependudukan Digital atau IKD, yakni KTP versi digital yang tersimpan langsung di dalam ponsel pintar.
Kehadiran IKD dirancang demi mempermudah transaksi pelayanan publik sekaligus mencegah praktik pemalsuan data kependudukan.
Dengan tersimpannya dokumen kependudukan di smartphone, masyarakat sekitar tidak perlu lagi menyimpan KTP fisik di dalam dompet maupun merisaukan risiko KTP hilang.
Selain itu, efisiensi ini juga menghemat anggaran negara lantaran mengurangi penggunaan blangko dan tinta khusus cetak KTP elektronik.
Penggunaan IKD pun memangkas birokrasi klasik lantaran masyarakat sekitar tidak perlu lagi menjalankan fotokopi KTP saat mengakses berbagai layanan publik.
Langkah Praktis Cara Mengaktifkan IKD di Android dan iPhone
Proses pendaftaran dan aktivasi IKD dapat dilakukan secara mandiri dari ponsel pengguna melalui rangkaian panduan langkah demi langkah.
Langkah pertama, unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store demi pengguna iPhone.
Buka aplikasi tersebut, ikuti petunjuk awal layar, lalu centang persetujuan lisensi pengguna. Selanjutnya, pilih opsi Pendaftaran Luring atau Offline dan berikan perizinan akses peranti yang diperlukan.
Langkah kedua, lengkapi data diri secara cermat sesuai dokumen kependudukan resmi, meliputi NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat email aktif, serta nomor telepon. Periksa kembali kebenaran data tersebut lalu tekan tombol proses dan kirim.
Langkah ketiga, lakukan proses verifikasi wajah melalui pemotretan swafoto atau selfie. Pastikan kondisi pencahayaan di sekitar mencukupi dan posisi wajah berada pas di dalam bingkai layar.
Setelah verifikasi wajah sukses, pilih opsi Pindai Kode QR. Pemindaian QR Code ini dilakukan secara langsung di hadapan petugas Dinas Dukcapil, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, atau melalui layanan keliling jemput bola.
Langkah keempat, buka pesan masuk pada alamat email yang terdaftar demi menyambut baik surat elektronik dari sistem SIAK Terpusat.
Catat kode aktivasi yang dikirimkan, lalu masukkan kode tersebut ke dalam aplikasi IKD dan tekan tombol Aktivasi. Terakhir, periksa status pendaftaran lalu buat PIN keamanan baru demi melindungi akun IKD Anda.
Bisa Dipakai Ngapain Aja? Ini Manfaat dan Fungsi Utama IKD
Keberadaan Nomor Induk Kependudukan yang terintegrasi dalam IKD memiliki peran amat vital demi mengurus berbagai keperluan administratif harian.
Kehadiran IKD membuka akses kemudahan ke berbagai sektor pelayanan publik tanpa kerumitan berkas fisik.
Dalam urusan perbankan dan keuangan, IKD dapat digunakan sebagai bukti identitas resmi saat masyarakat sekitar ingin membuka rekening bank baru atau mendaftar program asuransi kesehatan.
Selain itu, dokumen digital ini juga sah dimanfaatkan demi mengurus surat kehilangan di kepihak kepolisianan maupun pengurusan dokumen adminduk lainnya bagaikan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.
Manfaat krusial lainnya merupakan integrasi IKD dalam program penataan bantuan sosial. IKD dimanfaatkan sebagai instrumen digitalisasi dan verifikasi penerima bansos, bagaikan Program Keluarga Harapan.
Melalui dukungan teknologi pengenalan wajah atau face recognition pada IKD, pihak pemerintah dapat memverifikasi calon penerima bansos secara akurat dan transparan.
Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas, duplikasi data penerima, serta mengonfirmasi bantuan tunai tersalurkan tepat sasaran.
Menjaga Keamanan Data Pribadi IKD
Meskipun menyaapabilan segudang kemudahan, keamanan data pribadi pengguna tetap menjadi hal yang teramat utama.
Pengguna diingatkan demi senantiasa menjaga kerahasiaan PIN akun, kode aktivasi, maupun informasi keamanan IKD lainnya.
Jangan sempat memuntukkan kode rahasia tersebut kepada pihak mana pun dan tentukan Anda mengunduh aplikasi IKD resmi dari pengembang pihak pemerintah.
