MediaKeadilan.com – Organisasi di Indonesia diminta mempercepat penanganan celah keamanan pada server email, terutama ketika kerentanan tersebut telah dimanfaatkan peretas.
Zimbra mengimbau korporasi dan instansi yang mengelola server email sendiri demi menjalankan perbaikan dalam waktu 24 hingga 72 jam setelah kerentanan terdeteksi dan dinilai berisiko tinggi.
Imbauan ini muncul di tengah meningkatnya ancaman terhadap sistem digital, termasuk serangan phishing yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).
Server email menjadi salah satu infrastruktur penting yang perlu mendapat perhatian lantaran digunakan demi komunikasi internal, pertukaran dokumen, hingga pengiriman informasi sensitif.
Zimbra, penyedia platform email dan kolaborasi berbasis open-core, menilai organisasi perlu memiliki prosedur penanganan kerentanan yang jelas.
Perbaikan keamanan tidak sewajibnya menunggu jadwal pemeliharaan rutin, terutama apabila celah yang ditemukan telah diketahui dapat dieksploitasi oleh penyerang.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,16 miliar anomali lalu lintas internet sepanjang 2025. Sesejumlah 93,78% anomali tersebut berkaitan bersama perangkat lunak berbahaya atau malware.
Meski demikian, anomali lalu lintas internet tidak serta-merta memperlihatkan serangan siber yang sukses. Angka tersebut makin menggambarkan besarnya aktivitas yang perlu dipantau dan dianalisis demi mendeteksi potensi ancaman.
Sementara itu, korporasi riset keamanan siber CYFIRMA menemukan tingkat kesuksesan serangan phishing berbantuan AI mencapai 54 persen hingga 60 persen selama periode Desember 2025 hingga Mei 2026.
Temuan ini memperlihatkan pentingnya penguatan pertahanan digital, termasuk mengonfirmasi kerentanan pada sistem email tidak dibiarkan terbuka terlalu lama.
Perbaikan Celah Keamanan Tak Bisa Menunggu
Chief Product Officer Synacor, Bret Cunningham, menyebutkan organisasi yang mengelola infrastruktur email secara mandiri memiliki kendali makin besar atas sistemnya.
Namun, tanggung jawab demi mengonfirmasi pembaruan keamanan dilakukan tepat waktu juga berada di tangan organisasi tersebut.
Menurut Cunningham, korporasi perlu menetapkan pihak yang berwenang mengambil keputusan ketika kerentanan serius diumumkan. Kejelasan tanggung jawab ini penting agar proses perbaikan tidak terhambat birokrasi internal.
“Organisasi yang mengelola infrastruktur email sendiri memiliki kendali makin besar, namun juga bertanggung jawab penuh atas keputusan terkait pembaruan keamanan,” ujar Cunningham dalam keterangan resminya, Sabtu (24/10/2026).
