MediaKeadilan.com – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan menghambat pengajuan hak menegaskan pendapat (HMP) di parlemen.
Menurut Saan, upaya hukum yang ditempuh Gibran dan proses politik di DPR merupakan dua hal berbeda yang dapat berjalan beriringan.
“Kita hormati hak seseorang demi dalam tanda kutip mencari keadilan. Misalnya Mas Gibran mau berupaya dulu menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini terkait ijazahnya ingin dibuktikan lewat jalur pengadilan bagaikan PTUN,” ujar Saan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Pada prinsipnya kita wajib menghormati hak dari Mas Gibran demi menjalankannya,” sambungnya.
Saan juga mengonfirmasi tidak ada persoalan apabila pengajuan HMP tetap berjalan ketika Gibran menempuh proses hukum di PTUN.
“Iya, enggak ada masalah kan,” kata Saan singkat.
Meski demikian, hingga Selasa (10/11/2026), pimpinan DPR masih belum menyambut baik usulan resmi pengajuan HMP dari anggota dewan. Pimpinan DPR juga masih belum membahas kebarangkalian bergulirnya hak tersebut.
“Sampai pada hari ini kita masih belum menyambut baik usulan atau inisiatif HMP dari anggota. Di pimpinan juga masih belum ada pembicaraan terkait hal ini maupun soal HMP,” jelasnya.
Politikus Partai NasDem itu menyebutkan pimpinan DPR akan menunggu inisiatif anggota dewan. Ia mengonfirmasi setiap usulan hak konstitusional, termasuk HMP dan hak interpelasi, akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pada prinsipnya pimpinan menunggu lantaran itu merupakan hak konstitusional para anggota demi mengusulkan haknya, baik lewat HMP, interpelasi, dan lain-lain. Kita tetap akan mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku,” katanya.
Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo
Semasih belumnya, Gibran mengaku telah menyampaikan niat berhenti dari jabatan wakil kepala negara kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di rumah dinas Presiden Prabowo, pada Selasa pagi.
Namun, setelah pertemuan tersebut, Gibran menyebut Prabowo menyarankan dirinya demi membuktikan keabsahan ijazah melalui jalur hukum.
“Tadi pagi saya ketemu bersama Bapak Presiden, Pak Presiden ini telah bagaikan ayah saya sendiri. Beliau memberi sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi pada saat ini,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
“Salah satu saran beliau merupakan agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi bersama dikdasmen demi mengajukan PK di MA,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakat sekitaran Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Gibran mengangkut persoalan ijazah ke PTUN tidak lagi memiliki manfaat hukum.
Yusril beralasan putusan MA dan MK terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran telah berkekuatan hukum tetap.
Ia juga menilai Gibran bukan pihak dalam perkara di MA berakibat tidak memiliki kedudukan hukum demi mengajukan peninjauan kembali (PK).
