MediaKeadilan.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat sekitar sepanjang 2025. Di tengah ketidaktentuan global dan meningkatnya tensi geopolitik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di level 5,11%.
Purbaya menyampaikan capaian tersebut setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Purbaya, gejolak geopolitik global telah meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi, pasar keuangan, investasi, hingga rantai pasok dunia. Namun, Indonesia dinilai mampu menjaga fundamental ekonominya.
“Hal ini lalu meningkatkan risiko stabilitas ekonomi, tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, dan terganggu rantai pasok global. Namun kita wajib bersyukur, di tengah gejolak tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga,” kata Purbaya dalam rapat paripurna DPR, Kamis (27/8/2026).
Ia menyebutkan perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Pada periode yang sama, inflasi tercatat 2,92%, sementara itu defisit anggaran berada di level 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menilai kinerja tersebut tidak cuma tercermin dari pertumbuhan ekonomi, namun juga dari perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat sekitar.
Salah satunya terlihat dari tingkat pengangguran. Ia menyebut tingkat pengangguran pada Agustus 2025 berada di angka 4,85%.
Angka tersebut, menurut Purbaya, memperlihatkan penurunan dibandingkan kondisi pada Agustus 2024 yang disebut mencapai 8,57%.
“Tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 8,25% pada September 2025 makin rendah apabila dibandingkan September 2024 yang mencapai 8,57%,” jelasnya.
Selain pengangguran, pihak pemerintah juga mencatat penurunan tingkat kemiskinan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan disebut turun menjadi 8,25%, dari 8,57% pada September 2024.
Pemerintah pun mengaitkan perbaikan tersebut bersama kebijakan fiskal yang dijalankan melalui APBN. Menurut Purbaya, kebijakan fiskal tidak cuma diarahkan demi menjaga stabilitas ekonomi, namun juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ke depan, pihak pemerintah mengonfirmasi kesehatan APBN tetap menjadi perhatian utama. Purbaya menegaskan pihak pemerintah akan menjaga kredibilitas fiskal agar APBN tetap memiliki ruang demi merespons berbagai tekanan ekonomi.
“APBN akan terus dijaga tetap sehat dan kredibel berakibat menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif dan efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Purbaya.
